Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Fahri Harusnya Paham, Anak Bangsa Menjadi Babu karena Kemiskinan"

Kompas.com - 25/01/2017, 14:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) meminta Fahri Hamzah dicopot dari jabatannya. Permintaan itu menyusul kicauan di akun Twitter Fahri yang dianggap menghina TKI.

Melalui keterangan tertulis, juru bicara JBMI Eni Lestari menilai, Fahri Hamzah tidak layak duduk di jabatan tersebut. 

Kicauan Fahri pada akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017), berisi "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela."

"Fahri Hamzah tidak layak menjadi perwakilan rakyat dan buruh migran. JBMI menuntut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menurunkan Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI," ujar Eni, Rabu (25/1/2017).

Sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI, kata Eni, Fahri gagal memahami persoalan mendasar dan solusi yang dibutuhkan buruh migran di luar negeri.

Lebih dari 10 juta buruh migran di luar negeri teraniaya dan telantar karena tidak diakui sebagai pekerja di dalam hukum Indonesia dan di hukum negara penempatan.

Hak-hak buruh migran ditiadakan dan dipaksa hidup di bawah naungan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agen.

Eni menuturkan, sejak 1990, pemerintah memang sudah menarget pengiriman TKI setiap tahun dan menjadikan devisa TKI sebagai andalan pemasukan negara.

(Baca: TKI di Hongkong Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf atas Kicauan di Twitter)

Namun, ketika mereka telantar di luar negeri, menuntut pelayanan dan perlindungan, pemerintah belum berupaya maksimal.

"Tetapi, tampaknya kenyataan-kenyataan ini tidak dijadikan perhatian utama Fahri untuk dipecahkan," kata Eni.

"Jika Fahri mempelajari seluk-beluk persoalan buruh migran, tentu dia tahu bahwa anak bangsa menjadi 'babu' di negeri orang karena memang negara gagal mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja layak di dalam negeri," katanya.

Selain itu, menurut Eni, pada awal 2017, Fahri juga pernah melontarkan pernyataan yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran, dan menjerumuskan masyarakat.

Eni mengutip pemberitaan di media massa online yang memuat pernyataan Fahri yang menyebut 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV.

(Baca: TKI di Hongkong Anggap Permintaan Maaf Fahri Hamzah Belum Cukup)

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com