Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes AS Apresiasi Masukan Wapres Kalla soal Kebijakan Proteksi Trump

Kompas.com - 25/01/2017, 14:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan mengapresiasi masukan yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai rencana kebijakan proteksi yang hendak diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden, Dewi Fortuna Anwar, usai mendampingi Kalla dalam pertemuan dengan Donovan di Kantor Wapres, Rabu (25/1/2017).

"Pak Dubes juga mengapresiasi itu sebagai masukan penting, jadi kita masih wait and see," ucap Dewi Fortuna.

Dalam beberapa kesempatan, Kalla kerap menyampaikan bahwa Trump akan kesulitan bila menerapkan seluruh keinginannya saat kampanye Pilpres AS lalu.

Bahkan, menurut Wapres, Amerika Serikat akan rugi sendiri bila kebijakan proteksi terutama untuk barang-barang yang berasal dari China diterapkan.

"(Contohnya) kalau tiba-tiba Amerika melakukan proteksi yang tinggi terhadap impor barang mereka dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok atau China), misalnya barang-barang yang ada di pasar Amerika Serikat akan tinggi biayanya," kata Dewi.

(Baca: Bertemu Wapres, Dubes AS Bahas Kerja Sama Perdagangan dan Investasi)

Publik AS akan mengeluarkan uang yang lebih besar untuk dapat memiliki produk-produk asal Negeri Tirai Bambu itu.

Kondisi tersebut, menurut dia, akan membuat masyarakat kelas menengah ke bawah yang sebelumnya memilih Trump akan berteriak.

"Rakyat Amerika Serikat yang kelas menengah ke bawah yang memilih Trump akan protes sendiri," ujarnya.

Kompas TV Janji Donald Trump bagi Amerika Serikat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com