Kompas.com - 25/01/2017, 13:07 WIB
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir saat menghadiri 2016 International Management Accounting Symposium The Frontiers of Accounting di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, Senin (5/12/2016). Kontributor Malang, Andi HartikMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir saat menghadiri 2016 International Management Accounting Symposium The Frontiers of Accounting di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, Senin (5/12/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya terus menelusuri penyebab meninggalnya tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang tengah mengikuti kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam.

Nasir pun meminta semua pihak tidak berspekulasi terkait penyebab meninggalnya ketiga mahasiswa tersebut.

Dia juga sudah menginstruksikan agar pihak Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di Yogyakarta meminta hasil visum ketiga mahasiswa itu.

"Biasanya kekerasan terjadi pada angkatan baru, 2016. Ini 2015. Karena kasusnya sampai meninggal, untuk meyakinkan ada kekerasan, saya minta visum itu harus dilakukan untuk memastikan penyebabnya," kata Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Nasir melanjutkan, jika nantinya terbukti ada pihak kampus yang melakukan kekerasan, maka prosesnya akan diserahkan ke polisi. Sebab, hal itu sudah menyentuh aspek pidana.

Apalagi, kata Nasir, Kemenristek Dikti dengan tegas melarang adanya kekerasan dalam kegiatan kampus baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

"Kalau tejadi kekerasan ya dipidana. Bukan tempat saya (Kemenristek Dikti). saya serahkan ke yang berwajib," ujar Nasir.

"Kalau indisipiliner urusan kampus. Di mahasiswanya bisa dilakukan skorsing satu semester, satu tahun, bahkan bisa dikeluarkan. Dilihat dulu tingkat kesalahannya," kata dia.

Ia juga memastikan tak akan menghentikan kegiatan pecinta alam di kampus. Menurut Nasir, kegiatan semacam itu merupakan media penyaluran minat dan potensi mahasiswa.

"Contoh, Anda saya larang jadi wartawan karena bidang studi Anda dulunya teknik misalnya, enggak boleh dilarang itu. Penyaluran minat tidak boleh dilarang, yang penting pengawasannya kita jaga bersama," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.