Wacana Penambahan Anggota DPR dan Pembangunan Gedung Baru Menguat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR tengah membahas usulan Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa soal penambahan jumlah kursi anggota DPR.

Pembahasan dilakukan masih terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu tengah mendalami usulan itu dengan turun langsung ke daerah untuk mengetahui urgensi penambahan kursi anggota DPR.

"Itu semua sedang dibahas di RUU Pemilu. Tentu kami serahkan pada tim Pansus RUU Pemilu yang sedang akan mengadakan studi banding. Kemarin Ketua Pansus sudah menghadap saya untuk melihat situasi-situasi yang ada di daerah," kata Novanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ia menambahkan, ada beberapa daerah yang terlalu luas untuk dijadikan satu daerah pemilihan (dapil).

Salah satu contohnya, kata Novanto, dapilnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dengan jumlah 22 kabupaten dan kota, menurut dia, cakupan wilayahnya terlalu luas.

Secara geografis, dapilnya juga dikelilingi pegunungan dan hutan.

"Belum lagi di Jawa Timur. Makanya kami minta evaluasinya. Saya minta langsung melihat dengan keterbatasan dana yang ada untuk mengadakan peninjauan. Sehingga nanti hasilnya bisa segera dilaporkan kepada Pimpinan untuk segera diambil jalan keluarnya," papar Novanto.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, penambahan anggota DPR dari 560 menjadi 570 merupakan usulan wajar jika engacu jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 260 juta jiwa.

"Saya kira masuk akal, karena penambahan harus sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Menurut saya wajar menjadi 570, bahkan 580 masih wajar," ujar Fadli.

Ia menilai, penambahan tersebut juga tak akan memengaruhi kinerja DPR.

Apalagi, menurut dia, representasi penduduk Indonesia di DPR juga penting untuk dihadirkan di DPR.

Saat ditanya soal beban anggaran yang kian bertambah, Fadli menganggap hal itu tak akan terlalu berpengaruh.

Ia menilai, DPR hanya menghabiskan anggaran kurang dari Rp 5 triliun dari total APBN sebesar Rp 2.000 triliun.

"Terlalu kecil gitu lho. Dibanding kalau kita lihat anggaran parlemen di AS (Amerika Serikat), di Eropa atau negara lain. Jadi yang harus dihemat itu anggaran eksekutif yang kadang-kadang tidak efektif," kata Fadli.

Ia juga tak mempermasalahkan jika penambahan anggota DPR berimbas pada pembangunan gedung baru.

Kapasitas gedung yang ada saat ini dinilai masih kurang.

"Menurut saya, kami sudah pernah memutuskan di paripurna, di dalam program penataan kawasan legislatif, salah satunya dengan pembangunan gedung baru untuk anggota. Karena sejak revisi Undang-undang MD3 kan ada penambahan staf. Ini tidak tertampung," ujar Fadli.

"Kalau bisa tahun ini (pembangunan gedung baru) lebih bagus. Dan saya kira harus transparan, tak ada korupsi dan proyek-proyekan di situ," ujar dia.