Kompas.com - 17/01/2017, 20:19 WIB
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate Kompas.com / Dani PrabowoWakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menilai, usulan ambang batas presiden atau presidential threshold yang diusulkan pemerintah dala draf RUU Pemilu, masih cukup relevan.

Apa alasannya?

“DPR 2014-2019 itu belum demisioner. Oleh karenanya, pada hasil pelaksanaan pilpres itu komposisi 2014 masih relevan digunakan pada Pilpres 2019,” kata Johnny, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Pada draf yang diserahkan pemerintah kepada DPR, ada usulan agar presiden dan wakil presiden dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Namun, ketentuan itu belum final.

Menurut Johnny, putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu serentak 2019 juga mengacu ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang digunakan pada Pemilu 2014.

Merujuk putusan tersebut, aturan ambang batas presiden masih relevan jika menggunakan ketentuan pada Pemilu 2014.

“Untuk sementara itu, Golkar dan Nasdem belum ada perbedaan terkait dengan presidential threshold. Masih sama mengusulkan 20 persen,” ujar dia.

Sebelumnya, Nasdem dan Golkar sepakat membentuk badan kerja untuk mengkaji pembahasan RUU Pemilu.

Pembentukan badan tersebut untuk menyamakan persepsi antara Nasdem dan Golkar, sehingga tidak timbul perbedaan saat pembahasan di tingkat komisi dan fraksi.

Perdebatan terkait presidential threshold mulai muncul sepekan terakhir.

Empat fraksi mengusulkan agar presidential threshold nol persen untuk memberikan kesempatan pada partai baru ikut mengajukan capres di Pemilu 2019.

Keempat fraksi itu yakni Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

Nasional
Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Nasional
Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Nasional
Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Nasional
Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

Nasional
Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

Nasional
Ini Penjelasan MK Soal Tak Kunjung Memutus Gugatan Uji Materi UU KPK

Ini Penjelasan MK Soal Tak Kunjung Memutus Gugatan Uji Materi UU KPK

Nasional
Polri Terbitkan DPO Jozeph Paul Zhang, Segera Diserahkan ke Interpol

Polri Terbitkan DPO Jozeph Paul Zhang, Segera Diserahkan ke Interpol

Nasional
Moeldoko Berharap UIII Jadi Pusat Kajian Peradaban

Moeldoko Berharap UIII Jadi Pusat Kajian Peradaban

Nasional
KSAD: Kasus Prajurit yang Lari dan Tinggalkan Dinasnya Sering Terjadi

KSAD: Kasus Prajurit yang Lari dan Tinggalkan Dinasnya Sering Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X