Ini Alasan Nasdem Anggap "Presidential Threshold" Masih Relevan

Kompas.com - 17/01/2017, 20:19 WIB
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate Kompas.com / Dani PrabowoWakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menilai, usulan ambang batas presiden atau presidential threshold yang diusulkan pemerintah dala draf RUU Pemilu, masih cukup relevan.

Apa alasannya?

“DPR 2014-2019 itu belum demisioner. Oleh karenanya, pada hasil pelaksanaan pilpres itu komposisi 2014 masih relevan digunakan pada Pilpres 2019,” kata Johnny, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Pada draf yang diserahkan pemerintah kepada DPR, ada usulan agar presiden dan wakil presiden dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Namun, ketentuan itu belum final.

Menurut Johnny, putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu serentak 2019 juga mengacu ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang digunakan pada Pemilu 2014.

Merujuk putusan tersebut, aturan ambang batas presiden masih relevan jika menggunakan ketentuan pada Pemilu 2014.

“Untuk sementara itu, Golkar dan Nasdem belum ada perbedaan terkait dengan presidential threshold. Masih sama mengusulkan 20 persen,” ujar dia.

Sebelumnya, Nasdem dan Golkar sepakat membentuk badan kerja untuk mengkaji pembahasan RUU Pemilu.

Pembentukan badan tersebut untuk menyamakan persepsi antara Nasdem dan Golkar, sehingga tidak timbul perbedaan saat pembahasan di tingkat komisi dan fraksi.

Perdebatan terkait presidential threshold mulai muncul sepekan terakhir.

Empat fraksi mengusulkan agar presidential threshold nol persen untuk memberikan kesempatan pada partai baru ikut mengajukan capres di Pemilu 2019.

Keempat fraksi itu yakni Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Nasional
Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Nasional
UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Januari: 77.942 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

UPDATE: Sebaran 13.632 Kasus Baru Covid-19, di DKI Jakarta Capai 3.792 kasus

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 79.349 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Nasional
UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Januari: Ada 156.683 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Kemendikbud Kelola Rp 81,5 Triliun dari Total Anggaran Pendidikan Rp 550 Triliun

Nasional
UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

UPDATE 22 Januari: Tambah 8.357, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 781.147 Orang

Nasional
UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

UPDATE 22 Januari: Bertambah 250, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 27.453 Orang

Nasional
Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Nasional
UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

UPDATE: Bertambah 13.632, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 965.283

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X