Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timsel Terima Data Rekam Jejak Calon Komisioner KPU-Bawaslu dari KPK

Kompas.com - 17/01/2017, 18:25 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Seleksi calon Komisioner Pemilihan Umum (KPU) dan calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Betti Alisjahbana menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Timsel meminta data dari KPK soal rekam jejak 36 nama calon komisioner KPU dan 22 calon anggota Bawaslu periode 2017-2022 yang telah lolos seleksi tahap II.

"Hari ini kami sudah dapatkan data-datanya dari KPK, besok kami akan mulai wawancara anggota Bawaslu, kemudian mingu depan akan wawancara angota KPU," kata Betti di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Menurut Betti, data tersebut akan digunakan oleh Timsel untuk memilih colon penyelenggara pemilu yang berintegritas dan independen.

Timsel akan memilih 14 orang calon Komisioner KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

"(Datanya) ada termasuk LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), ini masih kami simpan datanya karena kami akan buka bersama-sama. Jadi dari sini akan kami rapatkan," ucap Betti.

Selain KPK, untuk menelusuri rekam jejak, Timsel juga meminta bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), koalisi pemantau pemilu dan masyarakat.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rekam jejak yang telah ditelusuri KPK menjadi bagian penting dari proses seleksi calon penyelenggara pemilu.

KPK, lanjut Febri, berharap hasil seleksi penyelenggara pemilu yang tengah berlangsung dapat berdampak pada proses politik di Indonesia.

"Ini penting untuk mendukung agar ke depan penyelenggaraan proses politik di Indonesia yang dilakukan KPU dan Bawaslu diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan kredibilitas," ujar Febri.

Adapun nama-nama para calon anggota yang lolos seleksi tahap II dapat dilihat di laman kemendagri.go.id

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com