Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Satgas Saber Pungli?

Kompas.com - 17/01/2017, 18:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Semenjak dibentuk akhir Oktober 2016 lalu, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) meraih banyak capaian hingga pertengahan Januari 2017 ini.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan, Satgas berhasil melaksanakan 81 operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai sektor pelayanan publik.

"Titik utamanya adalah dwelling time sehingga otomatis pelabuhan memang menjadi target utama kami," ujar Tito usai rapat terbatas membahas reformasi hukum jilid II di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Titik lainnnya yang disasar Satgas, antara lain pelayanan publik berupa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat dan pelayanan dokumen lalu lintas. Tidak hanya memberantas pungli di pelayanan publik, Satgas juga berhasil menangkap pungli di internal Polri.

 

(Baca: Satgas Saber Pungli Terima 16 Ribu Laporan dan Lakukan 16 OTT)

Catatan Tito, Divisi Propam Polri menangani 299 perkara pungli di mana pelakunya adalah Polisi, mulai dari Polisi Lalu Lintas, Reserse dan Kriminal hingga Sabhara. Kerja Satgas Saber Pungli itu juga bukan tanpa kendala.

Tito menyampaikan, hal yang menjadi kendala kerja Satgas adalah mencari waktu yang tepat untuk melakukan operasi tangkap tangan.

"Karena operasinya harus OTT, jadi kendalanya hanya soal kita mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan ada transaksi. Tapi jumlah OTT selama ini 81 perkara sudah lumayan banyak," ujar Tito.

Satgas Saber Pungli dilanjutkan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan, rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, memutuskan Satgas Saber Pungli akan dilanjutkan kembali masa kerjanya.

"Ada pertanyaan masyarakat, apakah ini hanya semusim saja. Kami sampaikan, sejalan dengan petunjuk Presiden, Satgas ini dilanjutkan sampai benar-benar pungutan liar ini bersih dari kehidupang berbangsa dan bernegara," ujar Wiranto.

Masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Satgas Saber pungli. Pasalnya, aduan masyarakat soal pungli di sejumlah pelayanan publik masih sangat tinggi.

Catatan Wiranto, sejak Satgas dibentuk hingga saat ini, ada lebih dari 22.000 aduan masyarakat yang masuk melalui SMS, website dan call center.

"Artinya masyarakat betul-betul mendukung kegiatan ini dan Satgas ini masih sangat dibutuhkan," ujar Wiranto.

Kompas TV Cegah Pungli dan Calo dengan E-Tilang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com