Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sebut Ada Kandidat Pilkada DKI Tak Transparan soal Dana Kampanye

Kompas.com - 13/01/2017, 17:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz meminta pasangan calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2017 terbuka soal sumbangan dana kampanye yang mereka peroleh.

Menurut Donal, ini perlu dilakukan sebab Jakarta merupakan acuan dalam hal dana kampanye para kandidat.

Dari tiga pasangan calon yang ada, Donal menilai ada satu pasangan yang tidak transparan membuka sumber dan jumlah sumbangan dana kampanye yang mereka terima.

"Ada kandidat yang menurut saya agak gelap menutup informasi penerimaan dana kampanye mereka. Sangat tertutup soal penerimaan," ujar Donal di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Namun, Donal enggan menyebutkan pasangan mana yang dia maksud. Calon tersebut, kata Donal, punya banyak aktivitas politik dan aktif berkampanye.

Bahkan, menurut Donal, mereka juga memiliki kendaraan dengan gambar sebagai alat peraga kampanye dan pernah dikawal helikopter.

Hal tersebut dinilai butuh pengeluaran yang besar dengan nilai sumbangan yang besar juga.

"Sepanjang itu tidak dilakukan, ada kecenderungan kandidat untuk menyembunyikan info penerimaan dana dan memanipulasinya," kata Donal.

Donal mengapresiasi kandidat yang secara reguler mengumumkan jumlah dana sumbangan yang mereka peroleh, lengkap dengan sumbernya.

Berbagai cara juga boleh dilakukan untuk menggalang dana, asalkan tidak menyalahi aturan yang dibatasi Komisi Pemilihan Umum.

Ia mengambil contoh penggalangan dana dengan acara makan malam dan membayar untuk setiap kursinya sebagai sumbangan. Cara tersebut, kata dia, juga populer di Amerika Serikat.

"Dari seluruh kandidat yang penting meng-update dana kampanye mereka dan aktivitas untuk memperoleh dana kampanye " kata Donal.

(Baca juga: KPUD Tidak Batasi Dana Kampanye Calon yang Menyumbang Dana Sendiri)

Per Desember 2016 lalu, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diketahui melaporkan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 9 miliar.

Rinciannya, sebanyak Rp 4.442.000.000 merupakan sumbangan perorangan, dan Rp 1,5 miliar berasal dari perusahaan.

Sementara dari empat partai politik pendukung masing-masing menyumbang Rp 750 juta sehingga totalnya Rp 3 miliar. Ada juga sumbangan dari kelompok Rp 750 juta dan dari kocek pribadi Agus dan Sylvi sebesar Rp 30 juta.

Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, mengklaim jumlah sumbangan yang diterima telah mencapai Rp 60 miliar.

Rinciannya, Rp 45,6 miliar berasal dari sumbangan perseorangan, sedangkan Rp 14,4 miliar dari badan usaha.

Kemudian, pemasukan dana kampanye pasangan nomor tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sejak Oktober sampai Desember 2016 mencapai Rp 47,6 miliar.

Pemasukan itu bersumber dari pasangan calon mencapai 97 persen, yakni Sandiaga Rp 44,8 miliar dan dan Anies Rp 400 juta.

Sementara sumbangan dari Partai Gerindra Rp 750 juta dan Partai Keadilan Sejahtera Rp 350 juta. Ada pun sumbangan dari badan hukum sebesar Rp 358 juta.

Kompas TV Cari Tahu Asal-usul Dana Kampanye Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com