Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Saya Mau Jadi Pengusul Pansus Makar

Kompas.com - 12/01/2017, 18:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wajar usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Makar yang hendak diusulkan beberapa anggota Komisi III DPR seusai menerima kunjungan tersangka makar, Rachmawati Soekarnoputri.

"Saya sendiri mau jadi pengusul kalau Pansus itu dibentuk, terus terang saat ini mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran. Ini tidak baik bagi sebuah negara demokrasi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Fahri menilai apa yang dituduhkan terhadap Rachmawati tidak bisa serta-merta disebut makar karena itu merupakan bentuk kritik kepada pemerintah.

(Baca: Sambil Senyum, Kapolda Pertanyakan SP3 yang Diminta Tersangka Makar)

Lagi pula, menurut Fahri, berdasarkan pengakuan Rachmawati, perkumpulan yang dianggap makar sebatas upaya kritik dan hendak mengembalikan UUD 1945 ke bentuk aslinya.

"Dalam sebuah negara demokrasi yang diadili semestinya orang jahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat," lanjut Fahri.

Para tersangka kasus dugaan makar dan penghinaan terhadap negara meyambangi Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (10/1/2017).

(Baca: Curhat ke Pimpinan DPR soal Kasus Makar, Rachmawati Menangis)

Rachmawati merasa difitnah Polri dengan tuduhan akan menunggangi aksi damai 2 Desember 2016. Padahal, kata dia, komunikasi dengan Rizieq Shihab dari FPI telah dilakukan pada 30 November 2016.

Ia memohon kepada Polri untuk segera meluruskan tuduhan tersebut. Ia menyebutkan, makar harus memiliki beberapa ciri, seperti penggunaan senjata dan pengepungan Istana.

Mereka yang hadir di antaranya Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ernalia Sri Bintang, Hatta Taliwang, dan beberapa anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Mereka berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Kompas TV Polisi Kembali Periksa Ratna Sarumpaet
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com