Soal Rencana Prabowo "Nyapres", PKS Tunggu Hasil Survei

Kompas.com - 12/01/2017, 17:36 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (10/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (10/6/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku belum mendapat pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal rencana maju pada Pilpres 2019.

PKS pun, kata dia, tak akan langsung bersikap terkait keputusan Prabowo. Sohibul mengungkapkan, partainya akan melihat terlebih dahulu hasil survei.

"Ya tetap harus disurvei. Beliau juga selalu mengatakan begitu," ujar Sohibul di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

(Baca: Fadli Zon Yakin Prabowo Dapat Menang Pilpres 2019, Ini Alasannya)

Sohibul mengatakan, Prabowo berniat maju lagi menjadi calon presiden lantaran banyak permintaan dari masyarakat.

Namun, menurut dia, terlalu dini untuk membahas calon presiden saat ini. PKS masih fokus menguatkan konsolidasi untuk pemenangan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 dan Pileg serta Pilpres pada 2019.

"Kalau bercandaan, ada memang. Tapi kemudian kalau persoalan pencapresan kan serius tuh. Sekarang secara intitusi belum ada pembicaraan," kata dia.

Terkait calon presiden dari internal PKS, Sohibul mengatakan, belum ada keputusan untuk memajukan kader partai tersebut maju sebagai capres.

 

"Kan nanti ada mekanisme di Majelis Syuro dan sebagainya (untuk capres)," kata Sohibul.

(Baca: Hidayat Nur Wahid: Prabowo Punya Peluang Besar)

Wacana soal calon yang akan diusung dalam Pilpres 2019 kembali bergulir setelah Partai Gerindra mencetuskan akan mengusung Prabowo Subianto.

Dalam sebuah kesempatan, Prabowo menyatakan belum berpikir soal Pilpres 2019. Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, mayoritas kader Gerindra ingin Prabowo kembali maju sebagai capres.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X