Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Ada Kampanye Masif untuk Penggunaan Medsos yang Positif

Kompas.com - 29/12/2016, 15:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menciptakan gerakan yang masif untuk melakukan literasi dan edukasi bagi masyarakat dalam menggunakan internet dan media sosial.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan media sosial di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

"Gerakan ini penting mengajak netizen untuk ikut mengampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik beretika, positif, produktif, yang berbasis nilai budaya kita," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Geleng-geleng Kepala saat Buka Medsos)

Jokowi memaparkan, pengguna aktif internet di Indonesia terdata 52 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 132 juta. 

Dari jumlah itu, 129 Juta penduduk Indonesia memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial.

Mereka mengakses internet rata-rata selama 3,5 jam per hari melalui telepon genggam.

"Oleh sebab itu perkembangan teknologi informasi yg pesat itu harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita," kata Jokowi.

Misalnya, kata dia, internet bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, optimisme, kerja keras, integritas, kejujuran, toleransi, perdamaian, solidaritas dan kebangsaan.

Media sosial juga bisa dikembangkan ke arah produktif, mendorong kreativitas dan inovasi serta peningkatan kesejahteraan masyakarat.

Namun, lanjut Jokowi, harus disadari bahwa teknologi informasi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba, dan memecah belah di media sosial.

(Baca: Jokowi Minta Penegakan Hukum Tegas kepada Penyebar Kebencian di Medsos)

Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan kasar atau mengandung fitnah dan provokatif.

"Dan kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita, dan oleh sebab itu jangan habikan energi untuk hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya minta penegakan hukum harus tegas, keras untuk hal ini," tambah Jokowi.

Hadir dalam ratas ini Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono.

Hadir juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan sejumlah menteri lainnya.

Kompas TV Polisi Minta Masyarakat Hati-hati Gunakan Media Sosial

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com