Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UN 2017 Tidak Serempak

Kompas.com - 26/12/2016, 23:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Jadwal penyelenggaraan Ujian Nasional 2017 untuk siswa SMP dan SMA/SMK sederajat mengalami perubahan. Jadwal UN untuk SMA/SMK yang biasanya bersamaan kali ini berbeda. Pelaksanaan UN untuk SMP sederajat malah dijadwalkan dalam dua gelombang.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno, di Jakarta, Jumat (23/12), mengatakan, penjadwalan UN yang berbeda dan bergelombang ini dimaksudkan agar cakupan UN berbasis komputer (UNBK) bisa lebih banyak lagi dengan cara bergantian.

"Karena setiap siswa beda soal, peluang bocor dan nyontek pun kecil. Dengan jadwal tak serempak ini, sekolah yang tak punya komputer bisa pinjam ke sekolah yang punya," ujar Totok.

Menurut Totok, hal itu juga untuk meningkatkan integritas pelaksanaan UN sehingga menghasilkan pemetaan standar nasional yang sesungguhnya. Sampai saat ini, terdata sekitar 2,1 juta siswa dari total peserta UN SMP dan SMA/SMK sederajat yang jumlahnya 7.125.380 siswa dapat mengikuti UNBK pada tahun depan.

Sudah terdata 12.058 sekolah/madrasah siap menjadi tempat UNBK. "Pemerintah daerah bisa mengatur untuk meningkatkan kapasitas penggunaan UNBK. Bisa dengan berbagi sumber daya, dengan mengatur sekolah pelaksana UNBK. Juga bisa melayani sekolah lain yang belum punya fasilitas komputer," kata Totok.

Mata pelajaran yang diujikan pada UN SMP tetap sama dengan tahun lalu, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

(Baca: Metode Pelaksanaan Ujian Nasional Dinilai Perlu Disempurnakan)

Perubahan terjadi di jenjang SMA dan SMK. Menurut Totok, sesuai PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UN di SMA meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.

"Siswa diberi kebebasan memilih ikut UN mata pelajaran ciri khas yang mana. Siswa diharapkan mulai punya visi tentang apa yang diminati. Pilihan terserah kepada siswa. Nanti didata sekolah sebelum UN. Baik yang UNBK maupun yang UN kertas bisa dilayani, apa pun pilihannya," ujar Totok.

Ujian sekolah

Mulai tahun 2017 juga diberlakukan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) untuk beberapa mata pelajaran. Pada tahun lalu, siswa SMA mengikuti enam mata pelajaran UN, termasuk tiga mata pelajaran yang sesuai ciri khas program pendidikan IPA, IPS, dan bahasa. Pada 2017, UN SMA hanya pada empat mata pelajaran yang salah satunya berdasarkan pilihan siswa.

Ciri khas SMA program IPA adalah Fisika, Kimia, dan Biologi. Adapun program IPS meliputi Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Sementara program bahasa meliputi Sastra Indonesia, Antropologi, dan Bahasa Asing.

Pada saat UN, mereka hanya mengikuti salah satu mata pelajaran ciri khas sesuai pilihan siswa. Namun, ketiganya tetap harus diikuti melalui USBN.

USBN diterapkan pada sejumlah mata pelajaran secara bertahap. Pada USBN ada beberapa soal esai (uraian). Pemerintah pusat menitipkan 20-25 persen soal sebagai anchor (jangkar). Sisanya dibuat para guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di setiap daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengajak semua pemangku kepentingan jujur dalam menjalani proses pendidikan, termasuk dalam melaksanakan ujian.

Daerah berbenah

Sejumlah daerah antusias menyambut UN. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 16 Surabaya, Jawa Timur, Sulistiyono mengatakan, siswa kelas XII sudah dibiasakan mengerjakan soal ujian berbasis komputer sejak ujian akhir semester yang dilaksanakan awal Desember lalu. "SMA Negeri 16 Surabaya punya server sendiri untuk melakukan ujian berbasis komputer. Sekolah memaksimalkan itu untuk membiasakan siswa menghadapi UNBK," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Asdullah Anwar mengatakan, saat ini SMP dan SMA/SMK di daerahnya sudah bersiap melaksanakan UN dan USBN. Persiapan tersebut antara lain dalam wujud pengayaan mata pelajaran yang akan diujikan dalam UN dan USBN. (ELN/IKI/SYA/NAR)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Desember 2016, di halaman 12 dengan judul "UN 2017 Tidak Serempak".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Nasional
Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Nasional
Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Nasional
Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Nasional
Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Nasional
Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Nasional
BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Kasus "Vina Cirebon" Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Nasional
Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com