Metode Pelaksanaan Ujian Nasional Dinilai Perlu Disempurnakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana setuju ujian nasional tetap digelar. Namun, metodenya perlu dievaluasi.

Menurut Dadang, ujian nasional tidak boleh menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa.

“Mode soalnya yang harus disempurnakan. Model soal pilihan berganda kan hanya membuat anak tidak kreatif,” kata Dadang saat dihubungi, Jumat (9/12/2016).

Dadang mendukung langkah pemerintah yang membatalkan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, untuk memoratorium pelaksanaan ujian nasional.

(Baca: Pimpinan Komisi X Sesalkan Pembatalan Moratorium Ujian Nasional)

Sejak awal, Komisi X juga telah memperingatkan Mendikbud agar berhati-hati dalam melempar wacana ke publik. Terlebih jika gagasan yang dilontarkan itu belum matang di internal eksekutif.

“Kita minta Mendikbud melakukan kajian agar ketika UN berubah menjadi Ujian Sekolah, tetap ada evaluasi yang bersifat nasional. Kalaupun bukan dalam bentuk ujian nasional, paling tidak balitbang melakukan pemetaan secara nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan ujian nasional yang relatif singkat memang membuat banyak siswa tertekan ketika mempersiapkannya. Untuk itu, perlu ada komponen lain yang dapat dijadikan sebagai alat penentu kelulusan peserta didik.

“Ya, kalau kelulusan harus mengakumulasikan seluruh nilai dari kelas 1 sampai kelas akhir, teori dan praktek. Kelulusan harus melingkupi aspek pengetahuan, sikap dan jaga keterampilan,” kata dia.

“Masa menentukan kelulusan selama belajar tiga tahun ditentukan oleh sekitar enam pelajaran dalam waktu tiga hari? Kan tidak fair,” lanjut dia.

Usulan moratorium ujian nasional yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, tidak disetujui.

Keputusan itu diambil dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/12/2016) pagi.

(Baca: Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak)

“Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu.

Wapres mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.