Kompas.com - 23/12/2016, 21:32 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor ICW, Jakarta, Jumat (23/12/2016). Lutfy Mairizal PutraKoordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor ICW, Jakarta, Jumat (23/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, jejak rekam sejumlah nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bermasalah dan kontroversial.

Nama-nama itu lolos dalam seleksi tahap II calon anggota KPU dan Bawaslu. Tim seleksi meloloskan 36 nama calon komisioner KPU dan 22 calon anggota Bawaslu dalam seleksi tahap II.

"Timsel sudah bekerja dengan baik. Tapi pilihan Timsel masih menyisakan sejumlah nama kontroversial dan penting ditindaklanjuti dalam seleksi tahap ketiga," kata Donal di kantor ICW, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

(Baca: 36 Calon Komisioner KPU dan 22 Calon Anggota Bawaslu Lolos Seleksi)

Namun, Donal enggan menyebutkan nama-nama yang menurutnya bermasalah tersebut.

Yang jelas, kata dia, kapasitas penyelenggara pemilu perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pemilu 2019, untuk pertama kali, akan berjalan secara serentak.

Selain kapasitas, lanjut dia, Timsel juga harus memastikan integritas calon penyelenggara pemilu.

"Timsel harus memastikan mereka tidak berafiliasi dengan partai politik," ujar Donal.

Meski Timsel meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Intelijen Negara (BIN), menurut Donal, kerja Timsel belum lengkap tanpa adanya partisipasi dari masyarakat sipil.

"Timsel harus terbuka tekait masukan dari masyarakat dengan berikan ruang untuk berpartisipasi. Kompetensi, rekam jejak, dan integritas masih harus ditelusuri," ucap Donal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Nasional
TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

Nasional
Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

Nasional
Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

Nasional
Ditjen Imigrasi: Jozeph Paul Zhang Meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Tahun 2018

Ditjen Imigrasi: Jozeph Paul Zhang Meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Tahun 2018

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Hakim Cecar Saksi Soal Upaya Menghalau Kerumunan di Megamendung

Sidang Rizieq Shihab, Hakim Cecar Saksi Soal Upaya Menghalau Kerumunan di Megamendung

Nasional
Diplomasi Rokok Kretek Agus Salim kepada Pangeran Philip…

Diplomasi Rokok Kretek Agus Salim kepada Pangeran Philip…

Nasional
Kasatpol PP Sebut Sekitar 3.000 Orang Sambut Rizieq Shihab di Megamendung

Kasatpol PP Sebut Sekitar 3.000 Orang Sambut Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Nasional
Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Nasional
Menkes Serahkan Santunan Kematian kepada 11 Ahli Waris Tenaga Kesehatan di DKI

Menkes Serahkan Santunan Kematian kepada 11 Ahli Waris Tenaga Kesehatan di DKI

Nasional
TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

Nasional
Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X