Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Yudi Widiana Adia Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kompas.com - 19/12/2016, 19:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia tidak menghadiri pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pemberian hadiah pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 di Maluku dan Maluku Utara.

Politisi PKS itu tak hadir tanpa keterangan.

"Yudi tidak datang. Hingga kini belum diperoleh konfirmasi terkait ketidakhadiran tersebut," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (19/12/2016).

(Baca: KPK Kembali Periksa Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia)

Saat Kompas.com mencoba menghubungi, tak ada satu pun nomor Yudi yang aktif.

Sedianya, ia akan diperiksa untuk merampungkan penyidikan atas tersangka So Kok Seng alias Aseng, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa.

Penyidik KPK sebelumnya menggeledah rumah anggota Yudi, Selasa (6/12/2016). Penggeledahan tersebut diduga terkait penetapan Aseng sebagai tersangka suap kepada Komisi V DPR.

Selain memanggil Yudi, KPK juga dijadwalkan memeriksa anggota Komisi V DPR, Musa Zainuddin.

Politisi PKB itu diminta bersaksi untuk kasus suap program aspirasi Komisi V. Namun, karena ada keperluan, Musa meminta penyidik menjadwalkan pemeriksaan.

"Musa Zainuddin mengirimkan surat melalui staf bahwa ada agenda kedinasan. Dia minta dijadwalkan ulang pada 27 Desember atau setelah tahun baru," papar Febri.

Nama Musa tercantum dalam dakwaan terhadap terdakwa kasus suap kepada anggota Komisi V DPR Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama. Musa disebut sebagai salah satu anggota Komisi V DPR yang ikut menerima uang dari pengusaha.

(Baca:Anggota DPR Musa Zainuddin dan Andi Taufan Disebut Terima Suap Proyek di PUPR)

Musa diduga menerima uang lebih dari Rp 15 miliar yang merupakan fee atau komisi atas nilai proyek yang diajukan melalui dana aspirasi anggota dewan.

Namun, uang tersebut tidak hanya berasal dari Abdul Khoir, tetapi juga dari Aseng.

Diduga, proyek yang menggunakan dana aspirasi yang diusulkan Musa di Maluku, akan dikerjakan oleh Aseng.

Kompas TV Jadi "Justice Collaborator", Damayanti Divonis Lebih Ringan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com