Badan Legislasi Setuju Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas

Kompas.com - 13/12/2016, 20:54 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, Baleg sepakat memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.

Akan tetapi, belum dipastikan apakah revisi itu masuk Prolegnas prioritas tahun 2016 atau 2017.

"Ini baru berdasarkan keputusan internal Baleg, masih harus melalui persetujuan bersama pemerintah di rapat besok. Keputusan internal Baleg diambil setelah adanya putusan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) terkait MD3," kata Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Firman mengatakan, MKD telah melakukan sidang internal menindaklanjuti laporan tenaga ahli Fraksi PDI-P, Nicolas Simanjuntak, yang merasa janggal pada revisi UU MD3 di tahun 2014 lalu.

Menurut Nicolas, jumlah kursi Pimpinan DPR seharusnya ditambah satu, mengingat penambahan satu kursi terjadi di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD).

Sebagai AKD, kursi Pimpinan DPR dinilainya juga harus ditambah satu.

MKD pun membenarkan laporan Nicolas dan menginstruksikan agar UU MD3 direvisi hanya pada penambahan kursi Pimpinan DPR dan MPR.

Melaui putusan MKD dan rapat internal hari ini, Baleg akhirnya memutuskan revisi UU MD3 masuk Prolegnas Prioritas tahun ini atau 2017.

"Kalau nanti dirasa mendesak tapi masuknya di 2017 bisa saja melalui Badan Musyawarah dijadwalkan dibahas pada reses. Nanti dilihat saja besok hasil rapat dengan pemerintah," lanjut Firman.

Sebelumnya, revisi UU MD3 sempat dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas karena masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU tersebut.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, selaku partai dan fraksi terbesar di parlemen, PDI-P berharap direpresentasikan juga pada komposisi pimpinan DPR.

Hal itu disampaikan dalam sesi penyampaian sikap di rapat paripurna terkait pergantian pimpinan DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Nasional
Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Nasional
BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X