JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Novanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.
"KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk Setya Novanto, Ketua DPR, terkait kasus KTP elektronik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/12/2016).
Menurut jadwal, Novanto akan diperiksa pada Selasa (13/12/2016). Menurut Febri, penyidik akan mengklarifikasi sejumlah informasi untuk memperdalam penyidikan dalam kasus KTP elektronik.
(Baca: Politisi Demokrat Bantah Ada Pengaruh Swasta dalam Persetujuan Anggaran e-KTP)
Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR dikonfirmasi oleh penyidik KPK seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik yang mencapai Rp 2 triliun.
Semisal, para anggota DPR tersebut ditanyakan seputar proses penetapan anggaran, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Nama sejumlah anggota DPR pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Saat itu, pembahasan dilakukan di Komisi II DPR RI.
Beberapa nama pejabat yang diduga terlibat, seperti mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan politisi Partai Golkar, Setya Novanto, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.
(Baca: Ganjar Sebut DPR Tak Curiga Anggaran KTP Elektronik Rp 6 Triliun)
Irman ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Irman diduga menggelembungkan anggaran (mark up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan Dirjen Dukcapil.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
