Kompas.com - 01/12/2016, 18:46 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklaim sudah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Pertama, Jokowi mengaku menginstruksikan kementerian dan lembaga negara mereformasi sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

"Misalnya, di pelayanan administrasi pertanahan, kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandara, jembatan timbang dan lain-lain," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016). Sebab, di loket pelayanan tersebut rawan praktik koruptif.

(Baca: Jokowi: Banyak OTT, Kenapa Praktik Korupsi Masih Berlanjut?)

Kedua, secara khusus Jokowi juga sudah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembenahan di sektor perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan di sektor pangan dan sumber daya alam.

Ketiga, pemerintah juga telah meningkatkan transparansi pada penyaluran dana hibah, bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.

"Saya sudah perintahkan bansos dan hibah harus lewat banking sistem, sistem perbankan dan keuangan kita. Karena itu juga area-area yang rawan terhadap tindak pidana korupsi," ujar dia.

Keempat, Kepala Negara menginstruksikan kementerian serta lembaga memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pola penganggaran.

Misalnya, electronic budgeting, electronic procurment serta electronic catalog. Namun Jokowi menegaskan bahwa penggunaan teknologi itu harus dibarengi dengan pengawasan yang tinggi.

"Kemarin yang OTT di Kemenhub, itu juga perizinannya sudah banking sistem, tapi di-off-kan karena tidak ada pengawasan. Sistemnya ada, pengawasannya harus terus menerus," ujar dia.

Kelima, pemerintah telah membentuk tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau 'Saber Pungli'. Kerja tim itu dinilai efektif demi memberantas pungutan liar.

(Baca: Cerita Jokowi Disudutkan Pejabat AS soal Pemberantasan Korupsi...)

Sejak diluncurkan pada Oktober 2016, sudah lebih dari 10.000 orang melapor dan laporan itu ditindaklanjuti.

"Hasilnya juga bisa dilihat dengan banyak ditangkapnya para aparat yang masih berani melakukan pungli," ujar Jokowi.

Jokowi pun menegaskan, pencegahan korupsi harus melibatkan seluruh stakeholder. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga lembaga yudikatif. Mulai dari pejabat negara, swasta hingga masyarakat.

Kompas TV Lima Menteri Era Presiden SBY Terlibat Korupsi

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Nasional
Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Nasional
Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Nasional
Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Nasional
Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Nasional
Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Nasional
91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Nasional
PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Nasional
Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat Mulai H-3 Wukuf

Kemenkes Imbau Calon Haji Perbanyak Istirahat Mulai H-3 Wukuf

Nasional
Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Tak Hanya Toreh Sejarah di Indonesia, PDI-P Sebut Bung Karno Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa di Dunia

Nasional
Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Gerindra-PKB Berkoalisi, PDI-P Sebut Pendukung Jokowi Harus Rukun

Nasional
Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Imbauan Wamenag untuk Jemaah Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Puncak Haji 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.