Kompas.com - 01/12/2016, 18:46 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklaim sudah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Pertama, Jokowi mengaku menginstruksikan kementerian dan lembaga negara mereformasi sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

"Misalnya, di pelayanan administrasi pertanahan, kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandara, jembatan timbang dan lain-lain," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016). Sebab, di loket pelayanan tersebut rawan praktik koruptif.

(Baca: Jokowi: Banyak OTT, Kenapa Praktik Korupsi Masih Berlanjut?)

Kedua, secara khusus Jokowi juga sudah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembenahan di sektor perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan di sektor pangan dan sumber daya alam.

Ketiga, pemerintah juga telah meningkatkan transparansi pada penyaluran dana hibah, bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.

"Saya sudah perintahkan bansos dan hibah harus lewat banking sistem, sistem perbankan dan keuangan kita. Karena itu juga area-area yang rawan terhadap tindak pidana korupsi," ujar dia.

Keempat, Kepala Negara menginstruksikan kementerian serta lembaga memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pola penganggaran.

Misalnya, electronic budgeting, electronic procurment serta electronic catalog. Namun Jokowi menegaskan bahwa penggunaan teknologi itu harus dibarengi dengan pengawasan yang tinggi.

"Kemarin yang OTT di Kemenhub, itu juga perizinannya sudah banking sistem, tapi di-off-kan karena tidak ada pengawasan. Sistemnya ada, pengawasannya harus terus menerus," ujar dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

Nasional
Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

Nasional
Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

Nasional
Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

Nasional
Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.