Kompas.com - 29/11/2016, 23:18 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan bahwa hakim MK dilarang mengadili sesuatu yang berkaitan dengan lembaganya. Sebab, hal itu bertentangan dengan etika peradilan.

Pernyataan ini menanggapi uji materi yang diajukan oleh Hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi dengan nomor perkara 53/PUU-XIV/2016 dan uji materi nomor perkara 73/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Centre of Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI).

Dalam permohonannya, Binsar dan Lilik meminta agar masa jabatan hakim MK disamakan dengan hakim MA, yakni hingga berusia 70 tahun.

Sedangkan CSS UI, meminta jabatan hakim MK tidak dibatasi dengan periodisasi, yang kemudian dapat ditafsirkan bahwa jabatan hakim MK adalah seumur hidup.

"Dari sudut pandang etik, ada dalil di dunia peradilan yang menyatakan bahwa hakim dilarang mengadili yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri," kata Mahfud di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (29/11/2016). 

"Jabatan, gaji, masa kerja, kenaikan pangkat, dan seterusnya tidak boleh. Itu melanggar etik,"  ujarnya.

Menurut Mahfud, jika argumentasi Pemohon dianggap benar, MK tetap tidak layak memberikan putusan.

Sesuai kewenangannya, MK hanya bisa memberikan putusan bila terdapat kesalahan dalam Undang-Undang.

Mahfud menyebutkan, lebih baik perpanjangan masa jabatan MK menjadi keputusan politik hukum di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu, masyarakat juga dapat memberikan pendapatnya.

"Diserahkan ke DPR dan masyakarat mendiskusikan. Setelah di DPR, DPR sidang apakah perlu atau tidak siapkan UU," ucap Mahfud.

"Jadi MK supaya tidak masuk ke hal-hal yang buat semakin dilihat sebagai lembaga dan pejabat yang tidak tahu malu kalau putuskan dirinya sendiri yang sifatnya fasilitas," kata dia.

Kompas TV MK Periksa 53 Kasus Kecurangan Pilkada
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.