Kemendagri: Revisi UU Ormas Permudah Pemberian Sanksi Ormas Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana merevisi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, revisi dilakukan untuk mempermudah pemberian sanksi kepada ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. 

"Salah satu poin revisi terkait masalah ormas yang selalu membuat situasi onar dan ormas yang bertentangan dengan Pancasila," ucap Soedarmo usai Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

(Baca: Pemerintah Berencana Tertibkan Ormas Bermasalah)

Soedarmo menuturkan, selama ini pemerintah kesulitan untuk menjatuhkan sanksi kepada ormas yang anti-Pancasila.

Itu karena, tahapan pemberian sanksi dalam UU Ormas dinilai terlalu rumit.

"Untuk memberikan sanksi kepada ormas yang melakukan pelanggaran kan terlalu berbelit-belit. Enggak praktis," tutur Soedarmo.

Nantinya, kata Soedarmo, RUU tersebut akan mempermudah pemberian sanksi kepada ormas yang ditengarai anti-Pancasila.

(Baca: Ormas Anti-Pancasila Dinilai Bertentangan dengan Undang-undang)

Dengan begitu, potensi kekisruhan, kericuhan ataupun kegaduhan yang ditimbulkan ormas anti-Pancasila tersebut dapat diantisipasi.

"Nanti ada sanksi kalau memang ditemukan ormas-ormas yang mengarah ke situ. Kalau regulasinya menyatakan bahwa ormas-ormas bertentangan dengan Pancasila itu dilarang, nah antisipasinya harus kita buat," kata Soedarmo.