UU MD3 Sekarang Dinilai Tak Relevan dengan Rencana Pemilu Serentak

Kompas.com - 28/11/2016, 21:43 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PDI-P, Arif Wibowo mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) saat ini tidak relevan dengan rencana pemilu serentak pada 2019 nanti.

Sebab, pada pemilu serentak, masyarakat saat memilih partai di legislatif juga akan melihat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

"Kalau pemilunya serentak, partai yang lolos ke legislatif suaranya berbanding lurus dengan suara calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).

"Pemilu serentak yang tujuannya menguatkan sistem presidensial tidak berfungsi kalau formasi pimpinan DPR masih paket," kata dia.

Arif menilai, dengan model paket, partai pemenang pemilu legislatif yang notabene partai pendukung pemerintah, tidak bisa berperan optimal. Ini disebabkan belum tentu mendapat kursi pimpinan DPR.

Karena itu, Arif mengatakan, PDI-P berkepentingan untuk merevisi UU MD3 untuk memperkuat sistem presidensial Indonesia.

Ia menyatakan, saat ini rencana revisi UU MD3 sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Namun rencana tersebut masih harus menunggu persetujuan dari fraksi lain dan pemerintah.

(Baca: PDI-P Usulkan Revisi UU MD3 di Prolegnas 2017, Ini Alasannya)

Saat ditanya apakah hasil revisi UU MD3 nantinya akan diberlakukan di periode 2014-2019, Arif menjawab hal itu belum dipastikan.

"Bisa periode sekarang, bisa periode setelah Pemilu serentak nanti, tergantung kesepakatan dari fraksi-fraksi nanti kalau jadi direvisi," kata Arif.

Kompas TV Pansus UU Antiteror Kunjungi Ponpes Ngruki



Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X