Kedatangan PM Belanda Disambut Demo terhadap Proyek Reklamasi NCICD

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Kedatangan mereka dilakukan untuk mendesak Pemerintah Belanda menghentikan dorongan investasi dalam pembangunan National Capital Development Integrated Coastal Development (NCICD) dan reklamasi di Teluk Jakarta.

Perusahaan konsultan Belanda disebut melakukan pendesainan terhadap 17 pulau reklamasi.

Perusahaan tersebut, antara lain Royal Haskoning DHV dalam desain Pulau G, F, dan N. Lalu, Witeven +Bos dalam desain Pantai Indah Kapuk, Pulau C, D, dan E, serta Van Oord dan Boskalis yang mendapatkan kontrak pengerjaan pengerukan dan pengurukan Pulau G.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan Nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Aksi nelayan tersebut menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk menghentikan upaya mendorong misi investasi dalam pembangunan insfrastruktur di Teluk Jakarta yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Menurut Marthin, kedatangan Pemerintah Belanda untuk mendorong dilanjutkannya NCICD dan reklamasi merupakan langkah mundur dalam komitmen pembangunan berkelanjutan.

Sebab, Marthin menuding pembangunan 17 pulau itu melanggar hukum karena tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyeluruh.

Warga, kata Martin, juga tidak dilibatkan secara partisipatif dalam prosesnya. Alhasil, pembangunan itu dapat memperburuk situasi ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan Nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Aksi nelayan tersebut menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk menghentikan upaya mendorong misi investasi dalam pembangunan insfrastruktur di Teluk Jakarta yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Marthin mengatakan, keberatan atas proyek tersebut telah disampaikan melalui surat kepada Perdana Menteri Belanda sebanyak dua kali.

Namun, tidak ada respons resmi dari Pemerintah Belanda terkait surat tersebut hingga hari ini. Untuk itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memanfaatkan momentum kedatangan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Marthin berharap, Rutte dapat mendengar tuntutan mereka agar pemerintah Belanda mengkaji ulang pola investasi di Indonesia.

"Kami berharap pemerintah Belanda berpikir ulang terkait investasinya di sini dan melakukan perubahan pola-pola investasi yang mereka paksakan," ucap Marthin.