Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedatangan PM Belanda Disambut Demo terhadap Proyek Reklamasi NCICD

Kompas.com - 23/11/2016, 16:24 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Kedatangan mereka dilakukan untuk mendesak Pemerintah Belanda menghentikan dorongan investasi dalam pembangunan National Capital Development Integrated Coastal Development (NCICD) dan reklamasi di Teluk Jakarta.

Perusahaan konsultan Belanda disebut melakukan pendesainan terhadap 17 pulau reklamasi.

Perusahaan tersebut, antara lain Royal Haskoning DHV dalam desain Pulau G, F, dan N. Lalu, Witeven +Bos dalam desain Pantai Indah Kapuk, Pulau C, D, dan E, serta Van Oord dan Boskalis yang mendapatkan kontrak pengerjaan pengerukan dan pengurukan Pulau G.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan Nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Aksi nelayan tersebut menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk menghentikan upaya mendorong misi investasi dalam pembangunan insfrastruktur di Teluk Jakarta yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Jadi kami meminta mereka berpikir ulang untuk meneruskan investasi yang saat ini mereka dorong di Indonesia," ujar Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, Marthin Hadiwinata, Rabu.

Menurut Marthin, kedatangan Pemerintah Belanda untuk mendorong dilanjutkannya NCICD dan reklamasi merupakan langkah mundur dalam komitmen pembangunan berkelanjutan.

Sebab, Marthin menuding pembangunan 17 pulau itu melanggar hukum karena tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menyeluruh.

Warga, kata Martin, juga tidak dilibatkan secara partisipatif dalam prosesnya. Alhasil, pembangunan itu dapat memperburuk situasi ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan Nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Rabu (23/11/2016). Aksi nelayan tersebut menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk menghentikan upaya mendorong misi investasi dalam pembangunan insfrastruktur di Teluk Jakarta yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Keterlibatan pemerintah dan perusahaan asal Belanda dalam pembangunan di Teluk Jakarta perlu dievaluasi," kata Marthin.

Marthin mengatakan, keberatan atas proyek tersebut telah disampaikan melalui surat kepada Perdana Menteri Belanda sebanyak dua kali.

Namun, tidak ada respons resmi dari Pemerintah Belanda terkait surat tersebut hingga hari ini. Untuk itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memanfaatkan momentum kedatangan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Marthin berharap, Rutte dapat mendengar tuntutan mereka agar pemerintah Belanda mengkaji ulang pola investasi di Indonesia.

"Kami berharap pemerintah Belanda berpikir ulang terkait investasinya di sini dan melakukan perubahan pola-pola investasi yang mereka paksakan," ucap Marthin.

Kompas TV Nelayan Minta Menko Kemaritiman Tidak Teruskan Proyek Reklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

Nasional
Soal Pencopotan Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen, PBB: Murni Kepentingan Organisasi

Soal Pencopotan Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen, PBB: Murni Kepentingan Organisasi

Nasional
Soroti Pengalihan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, DPR: Kami Akan Minta Pertanggungjawaban Kemenag

Soroti Pengalihan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, DPR: Kami Akan Minta Pertanggungjawaban Kemenag

Nasional
Golkar Dinilai Khawatir Gerindra yang Diuntungkan jika Ridwan Kamil Pilkada di Jakarta

Golkar Dinilai Khawatir Gerindra yang Diuntungkan jika Ridwan Kamil Pilkada di Jakarta

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Judi 'Online' Melanggar Kode Etik Anggota DPR, Bakal Disanksi Tegas

Habiburokhman Ingatkan Judi "Online" Melanggar Kode Etik Anggota DPR, Bakal Disanksi Tegas

Nasional
Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Nasional
Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Nasional
Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Nasional
Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com