JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin pihak swasta akan tetap mendapat porsi dalam proyek reklamasi 17 pulau meskipun proyek itu terintegrasi dengan megaproyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).
"Swasta akan tetap dihargailah. Karena Presiden kan juga tak ingin kepercayaan investor hilang," ujar Basuki saat ditemui di Istana Negara, Rabu (27/4/2016). \
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, meski proyek reklamasi 17 pulau itu sendiri terkena moratorium selama enam bulan, kewenangan pelaksanaan proyek itu tidak berubah.
Pihak yang berwenang atas proyek tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Oleh sebab itu, Ahok menegaskan, pihaknya akan mengatur porsi swasta dalam proyek itu. Tentunya tetap sesuai dengan arahan Presiden,
"Nanti kami yang atur itu. Ya kenapa Presiden minta begitu, karena selama ini swasta yang yang men-drive. Jadi kami pemerintah lah yang akan buat kerangka, kamu (swasta) mainnya di sini," ujar Ahok.
Aturan porsi antara pemerintah dan pengembang itu, kata Ahok, diserahkan ke Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Pihaknya pun akan berkoordinasi terus ke Kemenko Maritim terkait hal itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong kembali percepatan megaproyek, NCICD atau "Proyek Garuda".
Rencananya, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta pun akan diintegrasikan ke dalam proyek raksasa tersebut. (Baca: Jokowi: NCICD, Jawaban untuk Jakarta..)
Persoalannya, dalam rapat terbatas, Presiden menekankan bahwa proyek NCICD itu tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta.
Proyek tersebut akan dipegang penuh oleh pemerintah. Dalam hal ini yakni kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. (Baca: Reklamasi 17 Pulau Terintegrasi dengan NCICD, Bagaimana Nasib Swasta?)
Sementara, proyek reklamasi 17 pulau di utara Jakarta diketahui tidak sepenuhnya dibangun oleh pemerintah. Ada pulau yang dibangun oleh swasta.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
