Kompas.com - 18/11/2016, 15:13 WIB
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)  mendesak Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk segera ditahan, Jakarta, Jumat (18/11/2016) Lutfy Mairizal PutraGerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mendesak Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk segera ditahan, Jakarta, Jumat (18/11/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Munarman, membantah pernyataan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyebut massa 4 November dibayar oleh pihak tertentu.

Pernyataan itu dilontarkan Ahok saat diwawancarai dengan ABC.

"Ambil contoh, minimal-lah, sejuta orang dikali Rp 500.000, bisa Rp 500 miliar. Itu bisa jadi biaya kampanye Pilpres," kata Munarman di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) itu menilai sumber informasi yang didapatkan Ahok tidak tepat. Ia pun menekankan tidak ada yang kelompok tertentu yang menjadi sponsor dalam aksi pada 4 November lalu.

Munarman menuturkan, bila rekening GNPF MUI yang terbuka secara umum itu dicetak, akan terdapat sekitar 7.000 lembar.

"Anda perlu tahu di rekening GNPF yang kami buka secara umum itu kalau di-print out yang mentransfer ke rekening itu, lembaran untuk print out itu saja 7.000 lembar," ujar Munarman.

"Itu yang mentransfer. Kalau satu halaman memuat beberapa rekening katakanlah 25, berarti berapa banyak orang yang menyumbang?" kata dia.

Atas ucapannya, Ahok dilaporkan oleh seorang wiraswasta bernama Herdiansyah, yang mengaku salah seorang pendemo dalam aksi unjuk rasa 4 November.

(Baca: Sebut Pendemo Dibayar Rp 500.000, Ahok Kembali Dilaporkan ke Polisi)

Ahok dianggap mencemarkan nama baik dengan menuduh pendemo, yang menuntut calon gubernur petahana DKI Jakarta itu untuk diproses hukum, merupakan orang-orang bayaran.

"Menurut kami ini tidak benar sekali tuduhan bahwa ada yang dikasih uang Rp 500.000," ujar Habiburokhman, pengacara Herdiansyah, di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (17/11/2016) petang.

Laporan tersebut terdaftar dalam laporan polisi nomor LP/1153/XI/2016/Bareskrim tanggal 17 November 2016.

Habiburokhman mengatakan, Ahok mengutarakan pernyataan itu saat diwawancara media Australia, ABC.

Kompas TV Kasus Ahok, Polisi Periksa Ahli dan Ketua MUI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.