Pesan Prabowo dari Istana, Penangkapan AKBP Brotoseno, hingga Isu "Rush Money"

Kompas.com - 18/11/2016, 07:05 WIB
TRIBUNNEWS / HERUDIN Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XI, di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

"Di dalam akun tersebut memuat judul 'terungkap Kapolda Metro Jaya provokasi massa FPI agar serang massa HMI'," ucap dia.

Awi menuturkan, MHS sengaja mengunggah dan menyunting video tersebut. Tujuannya, kata Awi, agar publik menuding Kapolda memprovokasi organisasi masyarakat (ormas) untuk menyerang ormas lainnya.

Simak berita selengkapnya di sini.


4. "Rush Money 25 November", Gerakan Mengada-ada...

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengomentari dingin gerakan penarikan uang secara besar-besaran atau rush money pada 25 November 2016 yang dilontarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

"Janganlah mengada-ada, itu namanya sudah mengalihkan langkah (politik) ke ekonomi," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Gerakan rush money berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Darmin sendiri menilai pihak-pihak yang menyebarkan gerakan rush money adalah orang-orang yang tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sebab, isu politik yang saat ini sudah ada dalam proses hukum dikaitkan dengan ekonomi.

"Padahal, itu persoalan politik. Itu namanya sudah tidak negarawan," kata Darmin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca juga: Komentar Singkat Sri Mulyani soal Isu Gerakan "Rush Money 25 November"

5. OJK Hentikan Kegiatan Pandawa Group di Depok

Estu Suryowati/KOMPAS.com Satgas Waspada Investasi melakukan penindakan terhadap kasus-kasus investasi bodong, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group.

Pasalnya, kegiatan Pandawa Group dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar Undang-undang (UU) Perbankan.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis OJK, Selasa (15/11/2016), Pandawa Group sejak beberapa waktu lalu diketahui melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga investasi yang tinggi. Pandawa Group berkantor di Meruyung, Limo, Kota Depok.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAmir Sodikin
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X