Konsolidasi Politik Jokowi Diharapkan Tak Ancam Kebebasan Berekspresi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menilai kunjungan Presiden Joko Widodo ke institusi TNI-Polri sarat dengan kepentingan politik.

Menurut Benny, kunjungan Presiden Jokowi tersebut jelas untuk merespons tuntutan sejumlah kelompok masyarakat saat aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Apalagi, safari Presiden Jokowi dilakukan tidak lama setelah demonstrasi 4 November 2016 berlangsung.

"Jaraknya tidak jauh dari demonstrasi 4 November. Saya anggap sarat dengan kepentingan politik bukan safari biasa," ujar Benny dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/11/2016).

"Saya melihat Presiden Jokowi gelisah, tidak menduga ada massa sebanyak itu," kata dia.

Benny mengatakan, ada dua hal yang bisa dilihat dari safari politik Presiden Jokowi.

Pertama, Presiden Jokowi ingin mengantisipasi adanya kemungkinan aksi massa yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semakin massif.

Kedua, Jokowi memastikan kekuatan TNI-Polri berada di bawah kendali Presiden jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara.

Namun, Benny berharap langkah Presiden tersebut tidak menjadi jawaban politik terhadap aksi 4 November dan menjadi satu bentuk ancaman terhadap kebebasan warga negara untuk melakukan unjuk rasa.

"Presiden memegang kekuasan tertinggi tidak lantas bisa semena-mena memerintahkan TNI-Polri. Perintah presiden harus ada dasar dan alasan sesuai undang-undang," kata politisi Partai Demokrat ini.

"Misal untuk perang jelas diatur dalam konstitusi. Jika untuk menghadang rakyat saat berdemo jelas inkonstitusional," ucapnya.

Benny berharap Jokowi tidak menjadikan safari politik itu sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan warga negara untuk melakukan aksi unjuk rasa.

"Aksi itu untuk menuntut keadilan hukum, dilindungi oleh konstitusi. Saya rasa tuntutan itu sifatnya normatif dan harus segera dilaksanakan dan dijawab," tuturnya.

Sepekan belakangan ini, Presiden Joko Widodo sibuk melakukan konsolidasi.

Pasca-demo 4 November yang menuntut ketegasan dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi berkomunikasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, para tokoh agama, hingga satuan-satuan di TNI dan Polri.

(Baca juga: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Pada 7 November 2016, mendadak, Presiden Jokowi menggelar apel militer di Kantor Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat.

Dua pesan dia sampaikan. Pertama, TNI jangan sampai mentolerir gerakan memecah belah dan mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi.  

"Jangan ragu bertindak demi keutuhan NKRI kita," kata dia.

Kedua, Jokowi meminta TNI memperbaiki diri. TNI diminta memegang teguh kesatuan komando, memegang teguh Sapta Marga dan sumpah prajurit.

Kemudian pada 8 November 2016, Jokowi menyambangi Polri. Seusai sarapan nasi kotak dengan menu yang sama bersama 602 personel Polri, Presiden meminta Polri jangan kalah oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia.

"Jangan ragu dalam bertindak untuk penegakkan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri, ragu, kalah apalagi, terhadap kelompok, organisasi atau tokoh siapapun," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Negara Harus Kuat, Tidak Boleh Polri Kalah dengan Kelompok Perusak!)

Selang satu hari, pada 10 November 2016, Presiden menyambangi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung.

Setelah sempat mendapatkan penjelasan soal betapa mematikannya senjata yang dimiliki Kopassus, Jokowi mengatakan bahwa Kopassus adalah pasukan cadangan yang dapat ia gerakkan sewaktu-waktu jika negara dinilai dalam kondisi darurat.

(Baca: Di Markas Kopassus, Jokowi Sebut Pasukan Cadangan Bisa Dia Kerahkan Saat Darurat)