Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunda Kunker ke Australia karena Sibuk Konsolidasi Politik

Kompas.com - 06/11/2016, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya menunda kunjungan kerja ke Australia.

Presiden mengatakan, ia tengah melakukan konsolidasi politik dan kenegaraan di tengah kondisi saat ini. Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui video conference kepada WNI yang ada di Sydney, Australia.

Video conference digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/11/2016).

"Kemarin dari pagi sampai tengah malam kita terus mengundang tokoh-tokoh politik, tokoh-toloh agama, yang kita undang untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana," kata Jokowi.

"Hal-hal seperti itulah yang terus kita lakukan dalam minggu-minggu ini," tambah Kepala Negara.

(Baca: Jokowi Minta WNI di Australia Tak Khawatir Kondisi Dalam Negeri)

Semula, Jokowi dijadwalkan bertolak menuju Australia pada Sabtu (5/11/2016) malam dan berada disana hingga Selasa (8/11/2016).

Jokowi telah menghubungi Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull untuk menyampaikan kabar penundaan kunjungan tersebut.

Presiden juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk membahas ulang jadwal kunjungan.

"Berkaitan dengan situasi dan kondisi keamanan di tanah air, saya sampaikan bahwa kondisinya aman, stabilitas politik juga tidak ada masalah sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi kenegaraan," ujar Jokowi.

Jokowi pun sempat menyinggung mengenai unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu. Massa berkumpul di Istana Negara menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama.

(Baca: Jokowi Gelar "Video Conference" dengan Warga RI di Australia, Sore Ini)

Aksi unjuk rasa pada berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

Di wilayah penjaringan juga muncul warga yang membuat kerusuhan. "Kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat keamanan, kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas," ucap Jokowi.

Kompas TV Pengunjuk Rasa 4 November Meninggal Dimakamkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com