Kompas.com - 13/11/2016, 17:10 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Mukernas Alim Ulama PPP di asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat menghadiri Mukernas Alim Ulama PPP di asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo menyesalkan masih ada masyarakat Indonesia yang tidak bijak menggunakan akun di media sosial. Presiden masih menemukan ada netizen menuliskan hal-hal berbau kekerasan dalam media sosial.

"Ada kata-kata yang seram, ada yang 'bunuh', ada yang 'bantai'. Ini apa? Kita ini mau ke mana?" ujar Jokowi saat membuka Munas Alim Ulama PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (13/11/2016).

Menurut Jokowi, kondisi tersebut semakin menjadi-jadi, khususnya setelah demonstrasi Jumat 4 November 2016 lalu. Unjuk rasa itu untuk menuntut pemerintah segera memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama yang diduga melakukan penodaan agama.

"Dalam satu bulan ini, dua minggu ini, tiga minggu ini, satu minggu ini, coba Bapak, Ibu, semuanya buka media sosial, isinya saling menghujat, saling mengejek, saling memaki, fitnah, adu domba, provokasi," ujar Jokowi.

Presiden pun menegaskan, kata-kata semacam itu sama sekali tidak mencerminkan ajaran Nabi yang penuh kelembutan. Kata -kata itu tidak mencerminkan tata nilai Islam. Terlebih lagi, kata semacam itu tidak mencerminkan tata nilai bangsa Indonesia.

Sebaliknya, ungkapan itu malah dinilai merusak karakter, identitas, dan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia.

Jokowi melanjutkan, dalam pertemuan dengan pemimpin negara penjuru dunia, dia selalu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Hal itu menyiratkan pesan bahwa Indonesia mampu hidup damai antara kelompok mayoritas dan minoritas.

"Di Indonesia juga, Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Bisa berjalan dengan baik. Keberagaman bisa kita tunjukkan berjalan dengan baik. Inilah hal-hal yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya bahwa kita memang beragam," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Presiden mengajak peserta Munas Alim Ulama PPP dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendinginkan suasana di media sosial.

"Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mendinginkan suasana, terutama di media sosial. Memberikan rasa kesejukan. Gunakan media sosial untuk syiar, untuk dakwah, ajaklah ke sana," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Proses Hukum Sedang Berjalan, Jadi Ya Sabar...)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.