Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Digeledah KPK, Meja Panitera PN Jakarta Pusat Dipenuhi Bungkusan Berisi Uang

Kompas.com - 09/11/2016, 19:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meja kerja milik panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, dipenuhi bungkusan berisi uang dalam bentuk rupiah hingga mata uang asing.

Bungkusan berisi uang tersebut ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lama setelah Edy terjaring dalam operasi tangkap tangan pada 20 April 2016.

Uang-uang tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Jaksa penuntut KPK saat Edy diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/11/2016).

"Saya lupa itu dari mana-mana saja, tapi ada juga yang saya kumpul-kumpul. Kalau dirinci satu-satu agak susah," ujar Edy kepada Jaksa KPK.

(Baca: Lippo Group Diduga Minta Konsultan untuk "Amankan" Berita soal Nurhadi)

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Edy menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai sumber-sumber uang tersebut.

Di laci bagian atas meja kerja Edy, petugas KPK menemukan uang sebanyak 8.000 dollar Singapura di dalam amplop putih.

Uang tersebut terdiri dari uang pecahan 1.000 dollar Singapura sebanyak delapan lembar.

Dalam BAP, menurut Edy, uang tersebut berasal dari orang-orang yang ia bantu untuk membuatkan gugatan, memori kasasi, gugatan permohonan, atau gugatan perceraian.

Kemudian, di laci bagian atas juga ditemukan uang sebanyak Rp 5 juta di dalam amplop putih, yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000 sebanyak 100 lembar.

Di laci bagian tengah, petugas KPK menemukan uang sebesar Rp 3 juta.

(Baca: KPK Akui Kesulitan Temukan Keberadaan Royani)

Menurut Edy, seperti di dalam BAP, uang tersebut adalah uang yang ia kumpulkan sejak lama.

Uang tersebut akan ia gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk biaya makan-makan. Selain itu, petugas KPK juga menemukan tiga bungkusan uang di laci meja kerja bagian bawah.

Pertama, petugas menemukan uang sebesar 29.800 dollar AS, dalam pecahan 100 dollar AS.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com