Wiranto: Aktor Politik Jangan Menunggangi Demonstrasi 25 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar sejumlah aktor politik tidak memanfaatkan unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 25 November 2016, untuk kepentingan politik.

Menurut Wiranto, saat demonstrasi ditunggangi oleh kepentingan politik, justru akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan rentan menyulut kericuhan.

"Aktor politik jangan memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik. Kalau menunggangi kan akan muncul kekhawatiran di masyarakat. Ya, aktor politik jangan menunggangi dong," ujar Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

(baca: Selidiki Aktor Politik, Polisi Gali Keterangan dari Perusuh yang Ditangkap)

Rencana aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat (4/11/2016).

Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama.

Wiranto menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman selama unjuk rasa berlangsung.

(baca: Ibas Bantah SBY Jadi Dalang Demo 4 November, Ini Tanggapan Wiranto)

Dia juga meminta agar unjuk rasa susulan tersebut tetap dilakukan dengan tertib dan bermartabat agar tidak menjadi ancaman.

"Semua mempunyai kewajiban yang sama untuk membuat negeri ini aman," kata Wiranto.

"Tapi jangan sampai ancaman itu muncul dari bangsa sendiri. Kan aneh. Tatkala demonstrasi itu menjadi demo yang tertib dan bermartabat, ikut aturan, tidak perlu ditakuti," tambah mantan Panglima ABRI itu.

Adanya keterlibatan aktor politik yang menunggangi kerusuhan pada 4 November malam pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (5/11/2016) dini hari.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

Presiden memastikan aktor politik tersebut akan diungkap dan diproses hukum apabila kepolisian sudah mengantongi bukti yang cukup.