Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LDII Larang Atributnya Dipakai Demo 4 November

Kompas.com - 03/11/2016, 12:17 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengaku tak akan ikut serta secara kelembagaan dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta (4/11/2016).

Pasalnya, tidak ada kepentingan lembaga dalam aksi menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama itu.

"Kita agak sulit ya (ikut aksi unjuk rasa). LDII sebagai lembaga tidak ada gerakan-gerakan seperti itu," ujar Ketua Umum LDII, Abdullah Syam di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

 
 
 

(baca: "Jangan Jadikan Agama Barang Murah untuk Mengejar Target Politik")

Abdullah mengatakan, anggota LDII tidak diperkenankan menggunakan atribut lembaga dalam aksi tersebut. Jika ada anggota LDII yang turun ke jalan, hal itu dianggap hanya membawa kepentingan pribadi.

"Kita saya kira tidak menunjukkan atribut dalam hal-hal seperti itu. Itu kepentingan pribadi," kata Abdullah.

Kendati demikian, Abdullah mempersilakan anggota LDII secara individu ikut serta dalam aksi tersebut.

(baca: Meski Harus sampai "Lebaran Kuda", Polri Siap Kawal Demo terhadap Ahok)

Anggota LDII, kata dia, memiliki hak sebagai warga negara untuk mengikuti unjuk rasa. Hak tersebut telah diatur oleh konstitusi dan diperbolehkan.

"Tetapi kita tidak bisa melarang. Sebagai warga tentu dia punya panggilan khusus di dalam pribadinya," ucap Abdullah.

Abdullah meminta agar aksi nantinya berlangsung secara damai, tanpa kekerasan dan sesuai aturan.

Selain itu, Abdullah meminta agar aksi ditujukan membangun kebaikan bangsa.

"Kita imbauannya peserta ini yang baik, tidak anarkistis, kemudian membangun untuk kebaikan bangsa, khususnya umat Islam," ujar Abdullah.

 

(Baca: Soal Kasus Ahok, Fahri Hamzah Menyalahkan Jokowi)

Abdullah menambahkan, para peserta harus memperlihatkan karakter bangsa yang beradab dalam aksi unjuk rasa. Dengan begitu, proses demokrasi yang dijalankan Indonesia dapat berjalan baik.

"Kita hargai dalam rangka tidak anarkis. Dalam istilahnya, karakter bangsa kita yang baik. Itu harus kita pegang," tutur Abdullah.

Unjuk rasa 4 November diinisasi sejumlah ormas keagamaan. Rencananya, aksi digelar di sekitaran Kompleks Istana Kepresidenan.

 

Polisi memprediksi 35.000 orang bakal hadir dalam aksi tersebut. Rencananya, pengunjuk rasa akan bergerak dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, seusai menunaikan shalat Jumat.

 

(Baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)

Selanjutnya, massa akan bergeser ke depan Istana Merdeka.

Aksi unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan yang digelar pada Jumat (14/10/2016). Saat itu, massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bareskrim dan Balai Kota DKI Jakarta.

Kompas TV SBY Bantah Demo 4 November Digerakkan Parpol
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com