Kompas.com - 03/11/2016, 10:04 WIB
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau proyek LRT di kilometer 13 Tol Jagorawi,  Cibubur,  Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016) IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau proyek LRT di kilometer 13 Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada cara mudah yang bisa dilakukan untuk membuat aksi unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada Jumat (3/11/2016), berjalan kondusif.

Unjuk rasa itu akan digelar di depan Istana, Negara, untuk mendesak proses hukum terhadap calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.

Menurut Fahri, demo tersebut sebenarnya muncul karena ada kekhawatiran bahwa Presiden Joko Widodo akan melindungi Ahok.

 

(baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)

Jokowi yang selama ini dianggap dekat dengan Ahok, kata Fahri, dicurigai akan melakukan intervensi proses hukum yang tengah dilakukan Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, lanjut Fahri, Jokowi cukup memberikan pernyataan ke publik bahwa tidak akan ada intervensi kasus Ahok.

(baca: Desak Ahok Diproses Hukum, SBY Dianggap Intervensi)

"Pak Jokowi harus bikin statement 'saya tidak melindungi Ahok. Saya tidak membela. Saya tidak mendukung Ahok. Saya minta kepolisian proses Ahok secepatnya dan seadilnya'. Itu pasti akan meredam keadaan," kata Fahri di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Dengan pesan itu, menurut Fahri, Jokowi tidak hanya akan meredam aksi demonstrasi. Namun, proses hukum di Bareskrim Polri juga bisa berjalan netral.

Penegasan tidak akan mengintervensi kasus Ahok sebenarnya sudah disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di Istana Negara.

(baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)

Namun, Fahri menilai, hal itu belum cukup. Apalagi, pertemuan tersebut berlangsung tertutup sehingga masyarakat tidak bisa mendengar langsung pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Negara.

"Jadi saya cenderung menyalahkan ini ke Pak Jokowi. Beban ini ada pada Pak Jokowi," ucap politisi yang dipecat PKS itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X