Banding KPK Diterima, Hukuman Penyuap Damayanti Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan upaya hukum banding yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Penyuap anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti tersebut akhirnya hanya divonis 2,5 tahun penjara.

"Mengadili, menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa, mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," ujar Hakim Ketua Elang Prakoso Wibowo, dalam direktori putusan yang dipublikasikan dalam situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (1/11/2016).

Sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan terhadap Abdul Khoir.

Hakim mengesampingkan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, yang diberikan pimpinan KPK terhadap Abdul Khoir.

(Baca: Dikritik, Sikap Hakim yang Tolak Status "Justice Collaborator" Abdul Khoir)

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan, KPK tidak ingin saksi pelaku yang bekerja sama mengungkap kasus dan pelaku lainnya, dihukum lebih berat. 

Apalagi, KPK juga masih mengharapkan keterangan Abdul Khoir dalam persidangan selanjutnya bagi tersangka lain.

Selain itu, menurut Syarief, Abdul Khoir layak mendapat hukuman ringan, karena telah mengakui semua perbuatan dan menyatakan penyesalan atas apa yang telah dilakukan.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/6/2016), Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta bagi Abdul Khoir.

Dalam salah satu pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa penetapan status justice collaborator yang ditandatangani pimpinan KPK pada 16 Mei 2016, tidak tepat.

(Baca: Hakim Tolak Status "Justice Collaburator" Penyuap Anggota Komisi V DPR)

Hakim menilai, Abdul Khoir berperan sebagai pelaku utama dalam kasus yang didakwakan kepadanya.

Dalam surat dakwaan, Abdul Khoir dinyatakan menyuap sejumlah anggota Komisi V DPR, yakni kepada Damayanti Wisnu Putranti (PDI-P) sebesar 328.000 dollar Singapura dan 72.727 dollar AS, kepada Budi Supriyanto (Golkar) sebesar 404.000 dollar Singapura.

Kemudian, kepada Andi Taufan Tiro (PAN) sebesar Rp 2,2 miliar dan 462.789 dollar Singapura dan kepada Musa Zainuddin (PKB) sebesar Rp 4,8 miliar dan 328.377 dollar Singapura.

Selain itu, uang juga diberikan kepada Kepala BPJN IX Maluku Amran HI Mustary, sebesar Rp 16,5 miliar dan 223.270 dollar Singapura. Selain itu, sebuah ponsel seharga Rp 11,5 juta.

Pemberian uang tersebut dilakukan oleh Khoir untuk mengupayakan dana dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, serta menyepakati dia sebagai pelaksana proyek tersebut.