Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peras Ongkos Bongkar Muat, Tiga Oknum Pelabuhan Belawan Ditangkap

Kompas.com - 31/10/2016, 20:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim gabungan dari Satgas Polri, Polda Sumut, dan Polres Belawan menangkap tiga pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya.

Ketiganya diduga memeras biaya jasa terhadap bongkar muat yang tidak menggunakan jasa buruh.

"Ada tiga orang karyawan koperasi yang diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, saat dikonfirmasi, Senin (31/10/2016).

Dugaan tindak pidana tak hanya mengarah pada tiga orang tersebut.

Menurut Boy, polisi masih mengembangkan adanya pelaku lain.

Selain pemerasan, ketiga oknum itu diduga melakukan penipuan terhadap pihak yang menggunakan jasa bongkar muat.

"Penghitungan ongkos buruh tidak berdasarkan ketentuan. Penghitungannya berdasarkan tonase, bukan jumlah buruh yang bekerja," kata Boy.

(Baca: Menkumham: Ada 350.000 Laporan Masyarakat soal Pungli)

Dampaknya, ongkos bongkar muat yang dibebankan kepada pengusaha dan masyarakat menjadi sangat tinggi.

Jika tidak membayar, maka mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana semestinya.

"Apabila tarif tersebut tidak diikuti oleh para pengusaha, maka bongkar muat tidak dapat dilaksanakan," kata Boy.

Diduga, pemerasan ini melibatkan otoritas Pelabuhan Belawan.

Pasalnya, ada kesepakatan antara pihak Koperasi TKBM Upaya Karya dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) yang dituangkan dalam surat keputusan bersama.

"Surat itu dibuat secara sepihak dan diketahui oleh otoritas pelabuhan Belawan," kata Boy.

Di lokasi penangkapan, yakni kantor koperasi, polisi menyita uang sebesar Rp 330 juta, sejunlah bukti transfer transaksi pembayaran ke rekening koperasi TKBM Upaya Karya, dokumen terkait pembayaran ongkos bingkar muat, buku laporan keuangan, dan sejumlah surat kendaraan.

Tak hanya itu, ditemukan juga satu plastik sabu yang belum diketahui pemiliknya.

"Saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi serta pengembangan terhadap tersangka lain. Termasuk dugaan melibatkan pegawai otoritas pelabuhan Belawan," kata Boy.

Kompas TV Pramono Anung: Kader Harus Jauhi Pungli Politik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com