Aktivis HAM Minta Jokowi Tak Hanya Jual Komitmen Pengusutan Kasus Munir

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah aktivis hak asasi manusia mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Pengusutan kasus itu terus didorong setelah Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan yang diajukan istri Munir, Suciwati. KIP memerintahkan kepada pemerintah untuk membuka dokumen rekomendasi Tim Pencari Fakta Munir.

"Presiden jangan cuma menjual komitmen karena Presiden berpotensi melanggar komitmennya sendiri," ujar aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), Choirul Anam, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Menurut Choirul, sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden, ia telah bertemu dengan Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla.

Dalam pertemuan itu, Choirul memberikan dokumen serta paparan terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada 2004 tersebut.

Saat itu para aktivis HAM sempat optimistis terhadap pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Namun, optimisme itu mulai hilang setelah Jokowi terlihat memiliki hubungan dekat dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono. Hendropriyono ditengarai terkait dengan kasus itu.

"Jokowi mengajak Hendropriyono keluar masuk Istana. Kami sakit hati," ujarnya.

Ketika kasus pembunuhan terjadi, Hendropriyono merupakan Kepala Badan Intelijen Negara saat itu.

Para aktivis HAM menganggap BIN sebagai dalang di balik pembunuhan dengan menggunakan racun arsenik terhadap Munir dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia dari Indonesia ke Belanda.

Hingga kini, belum terungkap siapa auktor intelektualis di balik tewasnya Munir. Pengadilan telah menghukum Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot maskapai Garuda Indonesia yang juga eksekutor Munir.

Sebelum Munir tewas, ada percakapan intensif antara Pollycarpus dan mantan Deputi V BIN, Muchdi PR. Percakapan itu diketahui dari call data record ponsel Pollycarpus yang dipaparkan di pengadilan.

Namun, hingga kini rekaman percakapan antara keduanya itu belum terungkap ke publik.

Aktivis HAM lainnya, M Islah, menilai bahwa rekaman percakapan itu menjadi bukti penting dalam kasus pembunuhan Munir.

Ia yakin bahwa kepolisian dan kejaksaan memiliki rekaman itu. Sebelum kasus bergulir di meja hijau, mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan dan Direktur Prapenuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung, Suroso, mengakui adanya rekaman itu.

"(Tapi) rekaman itu sampai saat ini belum pernah dimunculkan sebagai dokumen hukum," kata Islah.