Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Tetap Berniat Temui SBY Bahas Kasus Munir

Kompas.com - 26/10/2016, 16:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan ia tetap berniat menemui Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertanya perihal dokumen asli laporan Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir.

"Kita masih selalu upayakan. Seperti yang saya katakan, bahwa kalau diperlukan, saya akan menghadap Pak SBY," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Upaya untuk bertemu SBY tetap dilakukan meski sudah ada penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat itu terkait keberadaan dokumen TPF Munir. (Baca: Polemik Dokumen Laporan TPF Munir, Ini Kata SBY)

Penjelasan disampaikan SBY dan sejumlah pejabat di eranya di Cikeas, pada Selasa kemarin.

Namun, pihak SBY memang tidak menjelaskan dimana keberadaan dokumen asli yang diserahkan TPF saat ia menjabat sebagai Presiden pada 2005 lalu.

Pihak SBY hanya mengaku sudah mendapatkan salinan dokumen dari mantan Ketua TPF Marsudi Hanafi dan akan menyerahkannya ke Jokowi.

"Beliau baru kemarin sampaikan pernyataan dan penjelasan. Itu kan justru saya memberikan apresiasi. Tugas saya sekarang untuk telusuri dimana dokumen asli sesuai dengan penugasan Pak Presiden," kata dia.

(Baca: Ragukan Akurasi Dokumen TPF Kasus Munir dari SBY, Jaksa Agung Tetap Cari Naskah Asli)

Namun Prasetyo mengaku belum mengetahui pasti kapan dia akan bertemu SBY. Tentunya, lanjut dia, akan ada komunikasi terlebih dahulu untuk mengatur waktu dan tempat pertemuan.

"Tentunya kan perlu minta waktu dan sebagainya," ujar dia.

Dokumen TPF Munir menjadi polemik setelah Komisi Informasi Publik memenangkan gugatan Kontras dan meminta pemerintah mengumumkan isi dokumen itu ke publik.

Namun setelah dicek, dokumen itu tidak ada di Sekretariat Negara.

Dokumen itu diserahkan TPF kepada Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 lalu. SBY yang saat itu menjabat sebagai presiden, tidak mengumumkan isi dokumen ke publik hingga akhir masa jabatannya.

Kompas TV Ketua MPR: Masalah TPF Munir Jangan Dipolitisi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com