Anggota Bawaslu: Sikap Apatis Bikin Partisipasi Publik di Pemilu Terus Turun

Kompas.com - 19/10/2016, 17:59 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak, di Kantor Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak, di Kantor Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengungkapkan, partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum terus menurun.

Bahkan, kata dia, ada satu daerah yang penggunaan hak pilihnya hanya sekitar 20 persen dari total jumlah daftar pemilih tetap. 

"Masyarakat apatis pada pemilihan. Malas datang. Mikirnya siapapun yang terpilih sama saja," ujar Nelson dalam diskusi di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

(Baca: KPU DKI Targetkan Partisipasi Pemilih 75 Persen pada Pilkada DKI 2017)

Nelson mengatakan, pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara karena punya "jagoan" untuk dipilih, hanya sebagian kecil.

Sisanya merupakan kerabat atau loyalis calon tertentu. "Yang memilih hanya yang punya emosional dengan calon atau timses. Atau diberikan uang transportasi," kata Nelson.

Menurut Nelson, tidak sedikit pemilih yang tergerak menggunakan hak suaranya setelah diberikan uang oleh calon tertentu.

Nelson menambahkan, kondisi ini membuat pemilihan umum menjadi tak berkualitas. Oleh karena itu, Bawaslu, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, terus berupaya untuk membenahi kondisi ini.  

(Baca: KPU: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Mencapai 70 Persen)

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani menilai, partisipasi pemilih lebih disebabkan faktor kewajiban untuk memberikan suara.

Namun, pemilih yang berlandaskan ideologi dan substansi pemilu, masih rendah. Masyarakat masih menilai kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon hanya sekadar "menjual" program, bukan menyerap aspirasi.

"Ini membuat kampanye tidak menarik bagi orang yang pendidikan tinggi karena hanya sekadar jargon semata," kata Sri.

Kompas TV Penyakit Utama Pilkada â?? Satu Meja

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X