Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Bawaslu: Sikap Apatis Bikin Partisipasi Publik di Pemilu Terus Turun

Kompas.com - 19/10/2016, 17:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengungkapkan, partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum terus menurun.

Bahkan, kata dia, ada satu daerah yang penggunaan hak pilihnya hanya sekitar 20 persen dari total jumlah daftar pemilih tetap. 

"Masyarakat apatis pada pemilihan. Malas datang. Mikirnya siapapun yang terpilih sama saja," ujar Nelson dalam diskusi di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

(Baca: KPU DKI Targetkan Partisipasi Pemilih 75 Persen pada Pilkada DKI 2017)

Nelson mengatakan, pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara karena punya "jagoan" untuk dipilih, hanya sebagian kecil.

Sisanya merupakan kerabat atau loyalis calon tertentu. "Yang memilih hanya yang punya emosional dengan calon atau timses. Atau diberikan uang transportasi," kata Nelson.

Menurut Nelson, tidak sedikit pemilih yang tergerak menggunakan hak suaranya setelah diberikan uang oleh calon tertentu.

Nelson menambahkan, kondisi ini membuat pemilihan umum menjadi tak berkualitas. Oleh karena itu, Bawaslu, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, terus berupaya untuk membenahi kondisi ini.  

(Baca: KPU: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Mencapai 70 Persen)

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani menilai, partisipasi pemilih lebih disebabkan faktor kewajiban untuk memberikan suara.

Namun, pemilih yang berlandaskan ideologi dan substansi pemilu, masih rendah. Masyarakat masih menilai kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon hanya sekadar "menjual" program, bukan menyerap aspirasi.

"Ini membuat kampanye tidak menarik bagi orang yang pendidikan tinggi karena hanya sekadar jargon semata," kata Sri.

Kompas TV Penyakit Utama Pilkada â?? Satu Meja

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com