Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Presiden Pertama yang ke Pulau Miangas

Kompas.com - 19/10/2016, 13:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

TALAUD, KOMPAS.com - Joko Widodo menjadi Presiden RI pertama sepanjang sejarah Indonesia yang berkunjung ke Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.

Kunjungan dilakukan Jokowi pada Rabu (19/10/2016) untuk meresmikan Bandara Miangas yang baru saja selesai dibangun.

Dari Bandara Sam Ratulangi di Manado, Presiden beserta rombongan terbang ke Miangas menggunakan pesawat CN-295 TNI AU untuk menuju pulau paling Utara di Indonesia itu.

Sesampainya di lokasi peresmian Bandara, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pun langsung memuji Jokowi atas kedatangannya di Pulau Miangas.

"Dari sejarah Republik Indonesia, baru kali ini Presiden bisa berkunjung," kata Olly.

 

Olly mengatakan, penduduk Miangas sangat senang dengan kehadiran Jokowi. Apalagi, kata dia, mayoritas penduduk di pulau ini memilih Jokowi pada pilpres 2014 lalu.

(Baca: Ke Pulau Miangas, Jokowi Resmikan Tiga Bandara)

"Dari 800 penduduk disini yang memilih bapak 90 persen. Yang 10 persen lagi melaut," ujar politisi PDI-P ini.

Sementara Jokowi dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan dari pulau terluar.

Jokowi berharap bandara Miangas yang baru saja dibangun ini bisa bermanfaat baik bagi transportasi kedalam dan luar negeri maupun untuk pertahanan dan keamanan.

Usai peresmian Bandara, Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana, Menteri Perhubungan Budi Karya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki langsung mengitari pulau Miangas untuk menyapa warga.

Kompas TV 2 Tahun Kabinet Jokowi-JK di Mata Menteri (Bag. 1)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com