Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Suka Revolusi Mental Sebatas Jargon dan Omongan

Kompas.com - 18/10/2016, 09:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemberantasan pungutan liar juga merupakan salah satu tindakan nyata dalam mewujudkan revolusi mental.

Jokowi mengaku tidak senang jika revolusi mental hanya berbentuk jargon, spanduk atau omongan belaka.

"Kita tidak senanglah dengan jargon-jargon, ngomongnya terlalu banyak. Kita ini ingin membangun sebuah nilai melalui operasi pemberantasan pungli ini," ujar Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

Dengan tindakan nyata pemberantasan pungli, Jokowi yakin masyarakat, terutama aparat pemerintahan yang selama ini menjadi pelaku pungli, akan berubah.

(baca: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzah Anggap Revolusi Mental Sebatas Retorika)

Selain itu, revolusi mental juga akan didorong melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni 'full day school'.

"Saya sudah perintahkan Mendikbud memulai pembangunan karakter anak-anak kita dari sekolah dasar sehingga muncul nanti full day school," ujar Jokowi.

Program itu direncanakan diterapkan di sekitar 500 sekolah di Indonesia. Program itu bukanlah mata pelajaran yang pada umumnya diajarkan di sekolah.

Jokowi mengatakan, dalam program itu, tenaga pendidik akan menitikberatkan soal pengembangan karakter Indonesia pada anak-anak.

 

(baca: Pungli, Target Utama Revolusi Mental)

"Titik beratnya lebih banyak ke pembangunan etika, pembangunan karakter, sopan santun, budi pekerti, integritas, kejujuran," ujar Jokowi.

Melalui program itu, Jokowi berharap akan tumbuh anak Indonesia yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Mengingat, Indonesia telah masuk ke era kompetisi global.

"Tanpa kekuatan SDM dalam rangka berkompetisi dengan negara lain, ya kita akan ditinggal. Infrastruktur penting, iya. Tapi SDM, membangun manusia, itu lebih penting," ujar Jokowi.

Kompas TV Jokowi: Pungli Harus Dihentikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com