Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Serupiah Pun Akan Saya Urus kalau Pungli!

Kompas.com - 18/10/2016, 09:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, kehadirannya di Kementerian Perhubungan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepolisian beberapa waktu lalu, jangan dilihat dari nilai uang suapnya.

Pernyataannya ini merespons berbagai kalangan yang menilai langkah yang dilakukan Jokowi terlalu berlebihan.

Presiden dianggap tak perlu turun ke lapangan untuk mengurusi pungutan liar dengan nominal berjumlah kecil.

"Bukan masalah uangnya," ujar Jokowi, dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

"Jangan selalu mengaitkan dengan, oh Presiden mengurusi yang kecil-kecil. Tidak. Semuanya pasti akan saya urus, serupiah pun akan saya urus kalau masalah pungli," lanjut dia.

Jika perlu, kata Jokowi, dia berniat turun langsung ke kantor kelurahan, Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Samsat Polri.

(Baca: Ini Modus Pungli Oknum Polisi yang Harus Diwaspadai)

Jokowi ingin memantau apakah masih ada pungli, sekecil apapun, di loket-loket pelayanan publik tersebut.

"Meski kecil-kecil, hanya Rp 10.000, Rp 50.000, tapi menjengkelkan dan meresahkan masyarakat. Saya akan datangi kalau memang di situ ada indikasi yang tidak baik," ujar Jokowi.

Lagipula, anggapan bahwa nilai pungutan liar yang kecil dinilainya tidak sepenuhnya benar.

Bisa jadi, aksi pungutan liar di sejumlah kantor pemerintahan yang telah berlangsung puluhan tahun sudah mencapai puluhan triliun besarnya.

"Hitungannya memang kecil. Hanya Rp 10.000, Rp 50.000 Rp 100.000, Rp 1 juta. Tapi hampir di semua kantor itu ada. Di pelabuhan ada, di rumah sakit ada, di jalan raya juga ada. Kalau mau dihitung dari Sabang sampai Merauke, ya bisa puluhan triliun," ujar Jokowi.

Jokowi juga telah membentuk 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Jokowi menegaskan, tim itu akan konsisten dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungli di penjuru Indonesia.

"Harus ada konsistensi. Jangan sampai hanya anget-anget tai ayam. Sekali lagi harus ada konsistensi," ujar Jokowi.

Masa tuga Tim Saber Pungli tidak dibatasi.

Jokowi menyebut, tindakan pungli sudah mengakar dan sulit diberantas sehingga diharapkan konsistensi tim akan perlahan-lahan menyelesaikan hal itu.

Ke depan, seiring dengan tim Saber Pungli bekerja, pemerintah akan menyempurnakan perangkat teknologi yang bakal digunakan sebagai basis seluruh pelayanan publik di penjuru Tanah Air.

"Ini kan eranya IT, mestinya semuanya harus berbasis pada IT. Yang online, yang tidak mengharuskan orang berhadap-hadapan, yang harus membayar melalui banking system, saya kira arahnya ke sana semuanya," ujar Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Akan Bentuk Tim Berantas Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com