Reformasi Hukum dan OTT, Momentum Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mendapat momentum. Entah disengaja atau tidak, rapat terbatas membahas paket-paket kebijakan reformasi hukum, Selasa (11/10/2016) kemarin, bertepatan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan polisi terhadap enam orang di Kementerian Perhubungan.

Bahkan, seusai memimpin rapat terbatas, Presiden Jokowi langsung meninjau penggeledahan yang merupakan rangkaian OTT.

(Baca: Jokowi Pantau Langsung Operasi Tangkap Tangan di Gedung Kemenhub)

Jokowi menjadi satu-satunya Presiden di Indonesia yang turun langsung dalam sebuah aksi tangkap tangan aparat penegak hukum.

"Saya sudah perintahkan tadi kepada Menhub dan Kementerian PAN-RB, tangkap, langsung pecat (PNS yang terlibat)," ujar Jokowi di sela peninjauannya itu.

Enam orang yang ditangkap di Kantor Kemenhub belum ditetapkan sebagai tersangka. Rabu (12/10/2016) ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya direncanakan mengumumkan status keenam orang yang terdiri dari PNS, pekerja harian lepas (PHL), dan pihak swasta itu.

Masing-masing terduga pelaku berinisial D, AR, AD, D, T, dan NM itu diduga kuat terlibat dalam pungutan liar dalam proses perizinan pelayaran kapal senilai Rp 17,2 juta.

(Baca: 6 Orang Ditangkap Terkait Pungli di Kemenhub)

Presiden pun berpesan agar jangan ada lagi PNS yang melakukan aksi pungutan liar semacam itu, apalagi pungli dilakukan di sektor-sektor pelayanan publik.

"Stop, hentikan. Belum selesai saja sudah ada kejadian seperti ini. Saya peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi, mulai sekarang, stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli," ujar Jokowi.

(Baca: Presiden Jokowi Nyatakan Perang terhadap Pungli)

Bukan soal nilai pungli

Momentum Jokowi hadir dalam OTT tersebut lalu dipersoalkan. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding Presiden tengah melakukan pencitraan.

Fadli pada prinsipnya setuju bahwa pungli mesti dihapuskan. Namun, pemberantasan pungli itu seharusnya dilakukan secara sistematis, bukan dengan spontan mendatangi OTT kepolisian atas pejabat di kementerian yang diduga melakukan pungli.

(Baca: Fadli Zon: Kehadiran Presiden Bikin Gagal Fokus, Ini Mau Menutupi Isu Apa?)

"Kecuali ini adalah pencitraan. Kita setuju semangat penghapusan pungli, tetapi jangan pencitraanlah," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa.

Rekan sejawat Fadli, Fahri Hamzah, juga senada. Ia mempertanyakan kehadiran Presiden Jokowi di dalam OTT itu.

Ia menilai, kehadiran Presiden tidak ada urgensinya, apalagi uang pungli yang disita bernilai kecil.