Kompas.com - 06/10/2016, 16:48 WIB
Ilustrasi Survei KOMPAS/HENDRA A SETYAWANIlustrasi Survei
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran Pilkada Serentak 2017 semakin dekat. Lembaga survei mulai kembali gencar unjuk diri. Namun, lembaga survei tak lepas dari kritikan publik maupun politisi. Alasannya, tak sedikit lembaga survei partisan yang berpihak pada calon-calon tertentu dalam Pilkada.

Selain itu, sejumlah lembaga survei juga kerap berperan sebagai konsultan politik. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjadi salah satu yang menentang rangkap peran tersebut.

Ia menegaskan, seharusnya lembaga survei tak berperan sebagai konsultan politik, apalagi tim pemenangan calon tertentu.

"Kalau dia sebagai lembaga survei ya sudah. Tidak boleh jadi konsultan politik apalagi timses," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Lembaga survei, lanjut Riza, biasanya diisi oleh orang-orang profesional dan kalangan intelektual. Seharusnya, integritas melekat pada diri mereka.

Integritas tersebut pada akhirnya terjungkal karena mengorbankan uang semata. Meski begitu, bukan berarti lembaga survei tak boleh dipesan. Siapapun boleh memesan, asal hasilnya tak dipengaruhi.

"Kita harus segera kembali pada nasionalisme kita. Jauh dari hal-hal yang bersifat materi. Integritas harus dikedepankan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada dengan Riza, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Nasution Hamka menyebutkan tiga hal yang harus dikedepankan oleh lembaga survei. Tiga hal tersebut adalah independensi, transparansi dan integritas. Lembaga survei tak seharusnya disusupi kepentingan salah satu pihak.

"Kalau ada yang merangkap, kita tidak bisa lagi harapkan," ujar Hamka.

"Dikhawatirkan mereka bisa memoles calon. Ada kejahatan demokrasi yang dilakukan," sambungnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.