Kompas.com - 06/10/2016, 16:48 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran Pilkada Serentak 2017 semakin dekat. Lembaga survei mulai kembali gencar unjuk diri. Namun, lembaga survei tak lepas dari kritikan publik maupun politisi. Alasannya, tak sedikit lembaga survei partisan yang berpihak pada calon-calon tertentu dalam Pilkada.

Selain itu, sejumlah lembaga survei juga kerap berperan sebagai konsultan politik. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjadi salah satu yang menentang rangkap peran tersebut.

Ia menegaskan, seharusnya lembaga survei tak berperan sebagai konsultan politik, apalagi tim pemenangan calon tertentu.

"Kalau dia sebagai lembaga survei ya sudah. Tidak boleh jadi konsultan politik apalagi timses," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Lembaga survei, lanjut Riza, biasanya diisi oleh orang-orang profesional dan kalangan intelektual. Seharusnya, integritas melekat pada diri mereka.

Integritas tersebut pada akhirnya terjungkal karena mengorbankan uang semata. Meski begitu, bukan berarti lembaga survei tak boleh dipesan. Siapapun boleh memesan, asal hasilnya tak dipengaruhi.

"Kita harus segera kembali pada nasionalisme kita. Jauh dari hal-hal yang bersifat materi. Integritas harus dikedepankan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Senada dengan Riza, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Nasution Hamka menyebutkan tiga hal yang harus dikedepankan oleh lembaga survei. Tiga hal tersebut adalah independensi, transparansi dan integritas. Lembaga survei tak seharusnya disusupi kepentingan salah satu pihak.

"Kalau ada yang merangkap, kita tidak bisa lagi harapkan," ujar Hamka.

"Dikhawatirkan mereka bisa memoles calon. Ada kejahatan demokrasi yang dilakukan," sambungnya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie sebelumnya juga berpesan kepada masyarakat Jakarta agar tidak menjadikan hasil survei sebagai pertimbangan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Pilkada DKI menjadi salah satu panggung strategis bagi lembaga-lembaga survei unjuk gigi.

"Jangan percaya pada segala macam survei, enggak penting itu survei-survei," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu memberikan contoh Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Saat itu, sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa elektabilitas calon Fauzi Bowo atau Foke dan Nachrowi Ramli tidak pernah di bawah 50 persen responden.

Foke merupakan calon petahana yang dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memenangi pilkada ketimbang penantangnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Jokowi-Ahok. Nyatanya, Foke justru dikalahkan oleh pasangan Jokowi-Ahok dalam dua putaran pilkada.

Di putaran kedua, Jokowi-Ahok meraih 53,8 persen suara di atas perolehan suara Foke-Nachrowi sebesar 46,2 persen.

Bukan hal baru

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memaparkan, bukan hal baru jika independensi dan integritas lembaga survei dipertanyakan. Ia mencatat, sejak 2008 lembaga-lembaga survei sudah mulai tak independen dan membela yang membayar.

Padahal, publik serta user, dalam hal ini partai politik, menginginkan agar lembaga survei jelas, transparan dan bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Banyak lembaga survei kurang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga survei yang tidak profesional, kata Siti, harus dihukum karena melakukan kebohongan publik.

"Dia sebetulnya tim sukses dan partisan tapi seolah-olah melakukan kerja secara profesional," tuturnya "Dari survei ini, diharapkan jadi double-check bagi lembaga-lembaga," lanjut Siti.

Adapun Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philip Vermonte berpendapat, masyarakat saat ini sudah kritis dan mampu menilai mana lembaga survei yang dapat dipercaya.

Ia tak menampik ada lembaga-lembaga survei yang berniat menggiring opini publik. Namun, belum tentu masyarakat mudah percaya. Kalau pun ada lembaga survei yang menilai kandidat tertentu hanya berpeluang kecil untuk menang, belum tentu pada hasil akhirnya akan betul-betul kalah.

"Waktu 2004. SBY (Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono) surveinya kecil. Yang terjadi kebalikannya kan?" ucap Philip.

Ia menambahkan, hal tersebut terjadi karena SBY mempercayai nilai metodologis dan mengubah strategi kampanyenya menjadi lebih baik dan rapi. Philip menegaskan, tingkat kepentingan survei bergantung bagaimana respon kandidat.

Menurutnya, yang menjadi permasalahan adalah banyak lembaga survei yang tak kredibel tetapi tetap dimuat di media massa. Philip pun menawarkan solusi. Ke depannya setiap lembaga survei harus menyertakan data mentah.

"Kalau itu ada, semua ahli statistik akan tahu ini ketahuan apa enggak. Tidak cukup hanya press release dan power point. Supaya ketahuan apa benar margin of error-nya segitu? Sampelnya bagaimana," tutur Philip.

Hal tersebut menjadi sulit karena banyak lembaga survei yang dbayar oleh klien sehingga mereka dilarang merilis data mentah.

"Kalau ini dilakukan, bisa transparan, kita enggak perlu lagi ribut-ribut apakah survei A benar atau tidak," tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.