Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Nusron Wahid Jangan Terlalu Banyak Urus Politik

Kompas.com - 05/10/2016, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Nusron melaporkan dua hal terkait pekerjaannya, yakni mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR serta maraknya TKI nonprosedural di kawasan timur tengah.

Namun, Nusron juga sempat ditanya terkait posisinya di tim pemenangan pasangan petahana di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Nusron sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan, namun digantikan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi.

Kini, Nusron tak masuk dalam struktur tim pemenangan. (baca: Nusron Wahid dan "Teman Ahok" Tak Masuk Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

"Saya malah justru ditanya, 'kamu jadi cuti atau mundur apa tidak?' Saya jawab, 'Enggak jadi, Pak. Sebab ketua timnya sekarang teman pengurus partai di DKI saja," kata Nusron.

Nusron mengaku sengaja meminta agar namanya tak dimasukkan dalam tim pemenangan. Jokowi meminta agar Nusron fokus pada tugasnya di BNP2TKI.

"Kata Presiden, 'ya sudah konsentrasi nangani pekerjaan saja. Ojo kakean politik (jangan terlalu banyak urus politik). Fokus urusin TKI timur tengah. Biar cepat ada solusi," ucap Nusron.

(baca: Tak Masuk dalam Tim, Nusron Merasa Tetap Bertanggung Jawab Memenangkan Ahok-Djarot)

Nusron mengaku sudah diperintahkan Presiden untuk terbang langsung ke timur tengah menangani maraknya TKI nonprosedural di sana.

Menurut dia, maraknya TKI nonprosedural ini terjadi pascamoratorium pengiriman TKI ke wilayah timur tengah.

Ia mengaku tengah mencari format yang ideal mengenai model penempatan TKI secara resmi yang lebih manusiawi dan beradab.

(baca: Djarot Pastikan Nusron dan "Teman Ahok" Tetap Terlibat)

"Intinya saya minta izin untuk mencari alternatif model penempatan di mana kontraknya tidak menggunakan model individu. Tapi kontrak lewat perusahaan, dan kualitasnya ditingkatkan, gajinya juga harus lebih baik," tambah dia.

Kompas TV Ruhut Sitompul Jadi Jubir Tim Sukses Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com