Kenaikan Dana Parpol, Polemik Demokratisasi di Tengah Defisit Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah untuk menaikkan besaran dana bantuan partai politik (parpol) mendapat sambutan positif dari kalangan elite parpol.

Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.

Namun di sisi lain, parpol juga meragukan rencana tersebut mengingat defisit anggaran yang tengah dialami pemerintah.

Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, partainya akan mengkaji terlebih dahulu usulan pemerintah yang hendak menaikkan dana bantuan parpol.

Menurut Yandri, hal itu sangat bergantung pada kondisi keuangan negara yang tengah kesulitan, sehingga perlu kajian mendalam untuk menaikkan dana bantuan parpol.

"Namun jika ternyata anggaran negara mencukupi pastinya parpol menyambut baik rencana pemerintah untuk menaikan dana bantuan parpol," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Apalagi, selama ini alokasi dana untuk kegiatan yang mengumpulkan kader parpol dari seluruh penjuru Indonesia seperti rapat kerja nasional (rakernas) dan acara konsolidasi lain, membutuhkan biaya besar.

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Meski belum meyakini sepenuhnya realisasi rencana itu, Arsul menyatakan, parpol tentu menyambut dengan suka cita.

Namun, Arsul lantas mempertanyakan peruntukan dana bantuan parpol harus diperjelas jika kenaikannya mencapai 50 kali lipat.

(Baca juga: PPP: Parpol yang Dapat Amanah Lakukan Pendidikan Politik, Jangan Dibebani Cari Anggaran)

Sebab, selama ini besaran dana bantuan parpol sebesar Rp 108 yang dikalikan dengan jumlah suara yang diperoleh di Pemilu Legislatif 2014 hanya diperuntukan untuk kegiatan pendidikan politik dan pengkaderan di tubuh parpol.

"Kalau besaran kenaikan mencapai 50 kali lipat, peruntukannya harus diperjelas pula. Apakah boleh digunakan untuk kegiatan selain pendidikan politik para kader atau tidak, karena jumlahnya akan besar sekali," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (4/10/2016) malam.

(Baca: Dana Bantuan Parpol Diusulkan Naik hingga 50 Kali Lipat)

Jika dihitung berdasarkan jumlah suara di Pemilu Legislatif 2014, PDI-P dengan jumlah suara terbesar yakni 23 juta suara, hanya memperoleh sekitar Rp 2,5 miliar per tahun.

Arsul menambahkan, dana tersebut diperoleh parpol tiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme pemberiannya melalui transfer ke rekening DPP partai.

Namun, untuk bisa memperoleh dana tersebut, parpol harus menyerahkan laporan keuangan dari dana yang diberikan pemerintah di tahun sebelumnya.

"Jadi laporannya memang tiap tahun dan harus sudah diaudit oleh akuntan publik. Bila tidak menyerahkan maka tidak akan diturunkan dananya," ujar Arsul.

Selama ini untuk membiayai kegiatan di luar pendidikan politik, seperti konsolidasi kader partai di seluruh Indonesia, PPP memperoleh dana dari potongan gaji anggota legislatif mulai dari level pusat hingga daerah.

Lebih demokratis

Menanggapi rencana penaikan dana bantuan parpol sebesar 50 kali lipat, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan hal tersebut merupakan upaya yang baik dari pemerintah.

Dengan adanya sumbangan besar dari negara terhadap finansial parpol maka akan membuat parpol menjadi lebih demokratis.

Sebab, parpol akan dimiliki tak hanya oleh beberapa orang sebagai penyandang dana terbesar, terutama para pengusaha.

"Selama ini kan kita ketahui parpol banyak disumbang dengan jumlah besar oleh satu atau dua orang sebagai penyandang dana terbesar. Sehingga keputusan di tubuh parpol sering ditentukan oleh mereka, para penyandang dana besar," kata Adnan saat dihubungi, Selasa (5/10/2016).

"Padahal semestinya keputusan di parpol itu ditentukan oleh banyak orang karena yang bekerja untuk parpol kan banyak orang. Sehingga memutuskan seseuatu pun harus demokratis," ujarnya.

Namun demikian, Adnan mengimbau agar pemerintah menerapkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang lebih ketat bila hendak merealisasikan rencana itu. Sebab, jumlah dana tersebut tidak sedikit.

Jika rencana ini dilengkapi dengam aturan ketat pelaporan keuangan, maka akan memunculkan budaya transparansi di tubuh parpol.

Meski demikian, Adnan mengakui rencana ini tak serta-merta menutup jalan para donatur gelap untuk memasukkan kepentingan pribadinya ke dalam parpol.

Namun setidaknya, menurut Adnan, dengan semakin besarnya sumbangan dana dari negara terhadap parpol, mampu menghadirkan dua manfaat tadi.

"Jika dua manfaat itu membudaya dan terlembagakan di tubuh parpol maka akan membawa perbaikan ke sistem politik Indonesia secara keseluruhan," ucap Adnan.

Pihak Istana sendiri belum dapat memastikan mengenai angka kenaikan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, usulan kenaikan dana bantuan untuk partai politik merupakan hal yang wajar. Namun, angka kenaikannya harus rasional.

"Kalau angkanya 50 kali lipat akan sangat mengejutkan publik. Angkanya harus patut, pantas," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2016).

(Baca: Istana: Dana Parpol kalau Naik 50 Kali Lipat Akan Kejutkan Publik)