Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena Dimas Kanjeng Muncul, Ini Tiga Hal yang Harus Dievaluasi Pemerintah

Kompas.com - 03/10/2016, 07:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia dalam beberapa hari terakhir dihebohkan dengan berita soal padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Ada yang percaya bahwa Taat Pribadi bisa menggandakan uang. Ada juga yang tidak percaya dan menilai Taat Pribadi melakukan penipuan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid menyebutkan, setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan pelajaran oleh publik terkait fenomena Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Pertama, evaluasi dan pemantapan program keagamaan. Pendidikan agama yang benar, menurut dia, harus membuat perubahan di masyarakat.

Adapun perubahan yang dimaksud berkaitan dengan pemantapan akidah dan tauhid, ibadah yang tekun dan akhlak yang mulia sebagai buah dari akidah dan ibadah.

"Pendidikan agama yang benar jangan hanya formalistik tapi satu di antaranya harus mampu mencegah ketertarikan masyarakat terhadap hal-hal yang bertentangan dengan akidah dan iman," ujar Sodik melalui keterangan tertulis, Minggu (2/10/2016).

Program pendidikan masyarakat juga harus dievaluasi dan dimantapkan.

Sodik menekankan, hal yang paling penting dalam pendidikan adalah membentuk kecerdasan logika dan emosi untuk memahami berbagai fenomena aneh. Sehingga, publik bisa terbebas dari penipuan-penipuan berkedok agama dan mistis.

"Pendidikan harus membangun jiwa secara utuh karena dalam berbagai kasus termasuk dalam kasus Kanjeng Dimas melibatkan beberapa kaum intelek," ujarnya.

Program pengentasan kemiskinan juga harus kembali dievaluasi oleh pemerintah. Sebab, peristiwa Dimas Kanjeng dan kasus serupa lainnya, selalu membawa daya tarik ekonomi bagi masyarakat miskin yang hidup dalam tekanan ekonomi.

Para korban bahkan cenderung lebih tertarik pada hal tersebut ketimbang dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dimiliki pemerintah.

Jika tiga program tersebut belum dilaksanakan sungguh-sungguh da terpadu, lanjut Sodik, maka artinya amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan umum masih belum dijalankan.

"Yang artinya kita masih membiarkan masyarakat tetap dalam kondisi keterbelakangan yang selalu menjadi sasaran empuk berbagai penipuan berciri agama,mistis dan iming-iming uang," tutur Politisi Partai Gerindra itu.

Taat Pribadi dan pengikutnya ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur di padepokannya pada 22 September 2016 lalu.

Dia memiliki sebuah padepokan bernama Dimas Kanjeng yang terletak di Probolinggo, Jawa Timur.

Mereka yang datang ke padepokan tak hanya ingin berguru ilmu agama. Sebagian dari mereka kepincut janji Taat Pribadi yang dipercaya bisa mengeluarkan uang dari tangannya secara tiba-tiba.

Tak hanya itu, dia dipercaya bisa menghadirkan peti berisi uang dan ruangan yang penuh uang kertas.

(Baca juga: Yayasan Dimas Kanjeng Siap Kembalikan Uang jika Ada yang Merasa Ditipu)

Taat Pribadi ditangkap satuan Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur di padepokannya, Kamis (22/9/2016). Ia diduga dalang di balik pembunuhan dua mantan santrinya dalam dua waktu berbeda.

 

Polisi menduga motif pembunuhan itu karena Taat Pribadi khawatir mantan santrinya membeberkan praktik penipuan dengan modus menggandakan uang.

(Baca: Polisi Masih Fokus pada Kasus Pembunuhan Dua Mantan Santri Dimas Kanjeng)

Kompas TV Geger Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com