Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petani Tembakau Dinilai Sering Dijadikan "Tameng" oleh Pengusaha Rokok

Kompas.com - 01/10/2016, 08:28 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Para petani tembakau dinilai sering dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan para pengusaha rokok. Sebab, setiap ada rencana digulirkannya kebijakan pengendalian industri rokok, maka dipastikan akan ada isu mengenai nasib pengusaha tembakau yang kerap dijadikan alasan bagi pelindung kepentingan industri rokok.

Pendapat itu dilontarkan Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany. Ia mencontohkan isu nasib pengusaha tembakau dikedepankan saat adanya rencana menaikan cukai rokok. 

Menurut Hasbullah, adanya protes dari petani tembakau yang khawatir harga rokok akan naik merupakan suatu keanehan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi.

"Kalau harga jengkol naik, maka petani jengkol senang. Tapi kenapa ketika harga rokok dinaikkan petani tembakau justru tidak senang? Ini aneh. Karena hukum ekonomi kalau naik harusnya kan senang," ujar Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Jumat (30/9/2016).

Menurut Hasbullah, dikedepankannya isu nasib petani tembakau oleh para pelindung kepentingan industri rokok sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut pada faktanya, nasib petani tembakau jauh dari kata sejahtera.

Ia kemudian menyoroti impor tembakau yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar rokok. Hasbullah menyebut data dari Kementerian Perdagangan mengenai statistik perkebunan di Indonesia memperlihatkan terjadi tren kenaikan impor tembakau setiap tahunnya.

Menurut dia, tembakau kebanyakan diimpor dari China dan sebagian kecil dari Amerika Serikat. Sampai tahun 2012, kata dia, jumlah tembakau impor bahkan sudah mencapai 72,5 persen dari total penggunaan tembakau untuk industri di Indonesia.

"Jadi kalau DPR mau membuat undang-undang mengenai tembakau untuk melindungi petani tembakau, pertanyaannya, petani yang mana? Kalau memang mau melindungi, stop saja impornya," ucap Hasbullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com