Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Beri Gambaran Mahalnya Biaya Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 29/09/2016, 18:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kontestasi Pilkada DKI Jakarta menyedot banyak perhatian dari berbagai kalangan. Perhatian tidak hanya diberikan kepada siapa calon yang akan maju, tetapi juga berapa biaya yang harus dikeluarkan saat kampanye.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menceritakan pengalamannya saat menjadi tim pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama saat mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012 silam.

Pada dasarnya, ungkap Masinton, ada dua tim utama di dalam struktur pemenangan calon. Masing-masing tim bertanggung jawab atas target kampanye yang harus mereka capai.

"Ada tim udara dan tim darat," kata Masinton saat berbincang dengan Kompas.com di Kompleks Parlemen, Kamis (29/9/2016). B

Saat itu Masinton masuk sebagai “tim darat”. Berdasarkan catatan laporan yang diterima KPUD DKI Jakarta saat itu, besaran dana kampanye yang dikeluarkan pasangan Jokowi-Ahok sebesar Rp 27,5 miliar.

Apa saja komponen yang dikeluarkan? Masinton menjelaskan, dalam setiap kampanye biasanya dilakukan pertemuan tertutup dan pertemuan terbuka dengan konstituen.

Untuk setiap pertemuan terbuka, setidaknya terdapat minimal 5.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Saat itu, ia mengaku, konstituen pendukung Jokowi-Ahok tidak diberi uang transport untuk setiap kegiatan. Mereka hanya diberikan konsumsi berupa makanan berat, camilan dan air mineral.

Untuk menghemat pengeluaran, konsumsi diberikan melalui sistem pool dengan membangun dapur umum.

Sebenarnya, pemberian uang transport atau tidak tergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing tim. Namun, jika harus mengeluarkan uang transport, maka besaran itu minimal Rp 50.000 per orang.

"Tinggal dikalikan saja," ujarnya.

Diperkirakan, pengeluaran uang transpor untuk sekali kampanye terbuka mencapai Rp 250 juta. Jumlah itu diluar uang makan dan sewa bus atau kendaraan lain untuk membawa konstituen ke lokasi.

Sementara itu, biaya sosialisasi juga tak kalah mahal. Tim darat misalnya, bertugas untuk menyediakan baliho, leaflet, spanduk, poster, kaos, hingga pin bergambar pasangan calon.

Sedangkan tim udara bertugas untuk membangun opini melalui media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan media online.

"Belum lagi media sosial, seperti Twitter, Instagram, Path. Itu ada tim sendiri yang tidak murah," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com