Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Biaya Kampanye Biasanya 50 Persen Ditanggung Pasangan Calon

Kompas.com - 26/09/2016, 20:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, biaya kampanye di Pilkada DKI Jakarta yang mencapai Rp 100 miliar tentu tak ditanggung sendiri oleh pasangan calon.

Ia mengatakan, biasanya biaya kampanye juga dibebankan kepada pengurus dan kader partai pengusung.

Namun, Arsul mengatakan, biasanya 50 persen biaya kampanye ditanggung oleh pasangan calon.

Meski demikian untuk biaya kampanye pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviania Murni yang diusung partainya bersama Partai Demokrat, PAN, dan PKB, format pembagian biaya kampanye belum ditentukan.

"Kalau sekarang kan masih awal, tim pemenangan strukturnya masih disusun, sehingga pembagian biaya juga belum dibicarakan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).

"Tapi biasanya pasangan calon bisa menanggung hingga 50 persen atau lebih," kata dia 

Ia menuturkan, selebihnya biaya yang ditanggung oleh pengurus dan kader partai yang mengusung pasangan calon, besarannya ditentukan sesuai kemampuan finansial personal.

Namun, Arsul mengungkapkan biasanya pengurus partai yang juga berstatus sebagai anggota legislatif di level pusat dan daerah turut menyumbang untuk memenuhi target biaya kampanye, dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan pengurus dan kader lain.

"Kalau untuk Pilkada DKI Jakarta, antara anggota DPRD dan DPR dipatok sama yakni berkisar antara Rp 50 hingga Rp 100 juta untuk masing-masing orang. Sebab anggota DPRD DKI dan DPR punya take home pay yang hampir sama," kata Arsul.

Kompas TV Sebelum Daftar, Agus-Sylvi Pamitan Kepada Keluarga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com