Sekjen Hanura: Sanksi untuk Parpol yang Tak Ajukan Capres Perlu Kajian Mendalam

Kompas.com - 28/09/2016, 13:46 WIB
Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon (tengah) membacakan sikap Fraksi Hanura menolak dana aspirasi, Kamis (18/6/2015). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon (tengah) membacakan sikap Fraksi Hanura menolak dana aspirasi, Kamis (18/6/2015).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Berliana Kartakusuma mengatakan, perlu ada kajian mendalam terkait usulan Pemerintah bahwa parpol yang tak mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di 2019 tidak akan bisa mengikuti pemilu berikutnya.

Alasannya, pemilihan presiden 2019 merupakan yang pertama kalinya digelar serentak bersama pemilu legislatif. Sehingga formulasi sanksi bagi parpol masih harus dirumuskan.

"Hanura berharap parpol terbuka menerima saran atau pendapat masyarakat terutama bagi konteks reward and punishment yang tidak mengusulkan (capres). Apakah langsung sekeras itu atau tidak," kata Berliana saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).

Adapun Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan, partai politik wajib memberikan kontribusi untuk kepentingan nasional, salah satunya melalui pemilu.

Ketika ada partai yang enggan mencalonkan atau mendukung pasangan calon tertentu pada pemilu presiden, maka sikap tersebut patut dipertanyakan.

"Kalau kami akan tetap mencalonkan, apakah sendiri atau berkoalisi dengan partai lain," tutur Nurdin.

"Kan lucu kalau satu parpol tidak ikut mendukung pencalonan presiden. Kalau tidak ikut agak sedikit kurang pas," sambung dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, pemerintah membuat sejumlah aturan baru dalam rancangan undang-undang pemilihan umum yang diusulkan ke DPR.

(Baca: Pemerintah Ingin Parpol yang Tak Ajukan Capres Dilarang Ikut Pemilu Berikutnya)

Salah satunya, adalah aturan untuk menghindari munculnya calon presiden tunggal dalam pemilu.

Berdasarkan draf RUU Pemilu yang didapatkan Kompas.com dari Komisi II DPR, ada sejumlah pasal yang mencegah terjadinya potensi calon tunggal.

Salah satunya adalah pada Pasal 203 ayat (5) yang mengatur sanksi tegas apabila parpol peserta pemilu tidak ikut mengusung pasangan calon.

Pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan bakal Pasangan Calon maka partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Nasional
Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Nasional
Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Nasional
KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

Nasional
Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Nasional
Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Nasional
KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Nasional
Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Nasional
Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Nasional
BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Nasional
Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.